[Locusonline.co] Jakarta – Pemerintah tengah mengkaji pemberlakuan kebijakan Work From Home (WFH) sebagai respons terhadap eskalasi konflik di Timur Tengah yang berdampak pada fluktuasi harga minyak dunia. Rencananya, kebijakan ini akan diterapkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan swasta sebanyak satu hari dalam sepekan dengan tujuan utama menghemat konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional.
Namun, dalam pembahasannya, muncul usulan menarik dari Partai Golongan Karya (Golkar) agar kebijakan ini tidak diterapkan secara merata di seluruh Indonesia, melainkan difokuskan pada tiga provinsi dengan konsumsi BBM tertinggi.
Tiga Provinsi Prioritas WFH Versi Golkar
Kapoksi Golkar Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, mengusulkan agar kebijakan WFH diprioritaskan untuk tiga provinsi, yaitu:
- DKI Jakarta
- Jawa Barat (Jabar)
- Banten
Alasan utama pemilihan ketiga provinsi ini adalah karena ketiganya merupakan wilayah megapolitan dengan kepadatan penduduk dan konsumsi BBM yang sangat tinggi.
“Misalnya pertimbangan wilayah yang konsumsi BBM-nya tinggi seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang menurut data konsumsi BBM 30 persen nasional disebabkan wilayah megapolitan. Daerah lain mungkin saja tidak harus WFH seperti di tiga wilayah tersebut. Jadi harus dihitung betul, termasuk dampak ekonominya,” ujar Irawan.
Menurutnya, ketiga provinsi ini menyumbang hampir sepertiga konsumsi BBM nasional. Dengan kepadatan penduduk yang luar biasa, mobilitas masyarakat di wilayah ini sangat tinggi, sehingga efisiensi yang dihasilkan dari kebijakan WFH akan jauh lebih signifikan dibandingkan daerah lain.
WFH sebagai Respons Darurat Jangka Pendek
Ahmad Irawan menekankan bahwa kebijakan WFH ini harus dilihat sebagai respons darurat dan bersifat sementara. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak serta-merta memberlakukan kebijakan ini secara permanen tanpa kajian yang mendalam.
“WFH juga harus dilihat sebagai respons darurat, artinya sementara saja. Jadi secara psikologis rakyat dan pelaku usaha juga harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai langkah-langkah yang akan diambil,” tambahnya.
Ia juga meminta pemerintah untuk melakukan pemetaan yang cermat terkait daerah mana saja yang benar-benar membutuhkan kebijakan ini. Tidak semua wilayah di Indonesia memiliki tingkat konsumsi BBM dan mobilitas yang sama. Dengan memfokuskan pada wilayah dengan konsumsi tertinggi, efisiensi yang dihasilkan akan lebih optimal tanpa mengganggu daerah yang mobilitas ekonominya mungkin masih membutuhkan kehadiran fisik.
Alasan di Balik Kebijakan WFH
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya menyampaikan bahwa aturan teknis pemberlakuan WFH masih dalam tahap pembahasan. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap sejumlah faktor, antara lain:
- Dampak Konflik Timur Tengah: Eskalasi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah berpotensi mengganggu pasokan minyak global.
- Kenaikan Harga Minyak Dunia: Harga minyak mentah dunia cenderung fluktuatif dan berpotensi meningkat, yang berdampak pada harga BBM dalam negeri.
- Tekanan pada Subsidi Energi: Pemerintah ingin menekan konsumsi BBM nasional untuk menjaga stabilitas APBN di tengah ketidakpastian global.
Dengan mengurangi mobilitas kendaraan pribadi menuju kantor sebanyak satu hari dalam seminggu, pemerintah menargetkan penghematan konsumsi BBM yang signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebutkan potensi penghematan hingga 20 persen dari total konsumsi BBM nasional.
Pertimbangan Dampak Ekonomi
Meskipun kebijakan ini bertujuan baik, Irawan mengingatkan bahwa dampak ekonominya juga harus dihitung secara cermat. Tidak semua sektor usaha dapat dengan mudah mengadopsi WFH. Sektor seperti perdagangan, jasa kuliner, dan transportasi sangat bergantung pada mobilitas masyarakat.
Oleh karena itu, pemetaan wilayah prioritas menjadi sangat krusial. Dengan memfokuskan WFH pada wilayah dengan konsumsi BBM tertinggi, pemerintah dapat memaksimalkan efisiensi energi sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap perekonomian daerah yang mungkin masih membutuhkan aktivitas normal.
Langkah Selanjutnya
Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri tengah menyusun aturan teknis pelaksanaan WFH. Beberapa poin yang masih dimatangkan antara lain:
- Sektor yang Dikecualikan: Pelayanan publik seperti rumah sakit, kepolisian, dan administrasi kependudukan tetap berjalan normal.
- Hari Pelaksanaan: Hari Jumat menjadi kandidat kuat untuk WFH karena berdekatan dengan akhir pekan.
- Wilayah Penerapan: Masih dalam kajian, apakah akan diterapkan nasional atau diprioritaskan pada wilayah tertentu seperti usulan Golkar.
Respon Publik
Usulan Golkar ini menuai beragam tanggapan. Sebagian masyarakat mendukung karena merasa kebijakan yang lebih terfokus akan lebih efektif dan tidak mengganggu daerah yang mobilitas ekonominya masih tinggi. Namun, ada pula yang menilai bahwa kebijakan nasional yang seragam akan lebih mudah diimplementasikan.
Yang jelas, keputusan final terkait kebijakan WFH ini akan sangat menentukan efektivitas penghematan energi nasional di tengah ancaman gejolak global. Masyarakat dan pelaku usaha menunggu kejelasan aturan dalam waktu dekat. (**)
