LOCUSONLINE, GARUT – Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia kini tengah menjadi sorotan tajam menyusul adanya perbedaan mencolok dalam penanganan perkara di dua wilayah, yakni Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dan Kabupaten Garut, Jawa Barat. Perbedaan ini memicu pertanyaan publik mengenai konsistensi aparat penegak hukum dalam menilai kerugian negara.
Kasus Karo: Jerat Hukum Bagi Pekerja Seni
Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo menetapkan seorang vidiografer, Amsal Christy Sitepu, sebagai tersangka atas dugaan korupsi pembuatan video profil desa periode 2020-2022. Amsal dituding merugikan negara sebesar Rp202.161.980 melalui modus mark-up harga.
Perjalanan kasus ini bermula saat Amsal menawarkan proposal pembuatan video seharga Rp30 juta per desa kepada 20 desa di Karo. Meski para Kepala Desa yang hadir sebagai saksi dalam persidangan menyatakan puas dan menilai pekerjaan sesuai kontrak, jaksa menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Karo sebagai dasar dakwaan.
Kejanggalan muncul saat auditor Inspektorat memangkas anggaran jasa kreatif seperti ide, konsep, editing, hingga dubbing menjadi nol rupiah. Hal ini membuat biaya per video menyusut menjadi Rp24,1 juta, menciptakan selisih yang dianggap sebagai kerugian negara.
Dalam nota pembelaannya yang bertajuk “Brelah Aku Mulih” (Biarkan Aku Pulang), Amsal merasa dikorbankan oleh sistem birokrasi yang tidak memahami industri kreatif. Setidaknya terdapat lima poin kejanggalan yang disoroti, termasuk ketiadaan klarifikasi dari auditor dan penggunaan ahli IT untuk menilai produksi video yang secara teknis sangat berbeda.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
