[Locusonline.co] Jakarta – Pemerintah akan meningkatkan secara signifikan program bedah rumah rakyat pada tahun 2026, dengan target renovasi mencapai 400 ribu unit rumah di seluruh Indonesia. Angka ini melonjak drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 45 ribu unit.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, mengatakan bahwa peningkatan program ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
“Ada langkah strategis untuk peningkatan bedah rumah rakyat. Sedang dipersiapkan bersama Menteri Keuangan, Pak Menteri Sekretaris Negara, dan Pak Sekretaris Kabinet untuk renovasi rumah rakyat di seluruh Indonesia. Tahun lalu itu 45 ribu rumah, tahun ini 400 ribu rumah,” ujar Ara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Peningkatan Signifikan: Dari 45 Ribu Menjadi 400 Ribu Unit
Lonjakan target bedah rumah dari 45 ribu unit menjadi 400 ribu unit menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mengatasi masalah rumah tidak layak huni (rutilahu) di Indonesia. Program ini menyasar rumah-rumah warga yang kondisinya memprihatinkan dan membutuhkan renovasi segera.Tahun Target Bedah Rumah 2025 45.000 unit 2026 400.000 unit Peningkatan +355.000 unit (+788%)
Seluruh Kabupaten/Kota Tersentuh Program
Selain peningkatan jumlah unit, Ara menyebut cakupan program juga akan diperluas secara nasional. Tahun lalu, terdapat 220 kabupaten/kota yang belum menerima program bedah rumah. Pada tahun 2026, pemerintah memastikan seluruh kabupaten/kota di Indonesia akan mendapatkan program ini.
“Tahun lalu itu 45 ribu rumah, tahun ini 400 ribu rumah. Tahun lalu ada 220 kabupaten kota yang belum dapat. Sekarang semua akan dapat. Jadi ini program yang sangat signifikan dan akan menggerakkan ekonomi dan juga akan berkeadilan,” kata Ara.Cakupan Program 2025 2026 Kabupaten/kota yang tersentuh Sebagian (220 belum dapat) Seluruh kabupaten/kota
Dampak Ekonomi dan Keadilan Sosial
Menurut Ara, program bedah rumah tidak hanya bertujuan menyediakan hunian layak, tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi di daerah. Dengan melibatkan tukang, material lokal, dan tenaga kerja setempat, program ini akan menggerakkan roda ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
“Program ini akan menggerakkan ekonomi dan juga akan berkeadilan,” tegas Ara.
Pemanfaatan Lahan BUMN untuk Rusun Rakyat
Pemerintah juga mendapat arahan dari Presiden Prabowo untuk memanfaatkan lahan negara di kawasan perkotaan, terutama aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perkeretaapian, guna pembangunan rumah susun (rusun) rakyat.
Dalam beberapa hari terakhir, Ara bersama jajaran PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan BP BUMN telah meninjau sejumlah lahan potensial, termasuk di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Lahan tersebut akan dikembangkan menjadi hunian vertikal dengan konsep campuran antara masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok menengah agar tercipta kawasan permukiman yang inklusif.
“Kemudian juga di Bandung tadi saya sudah laporkan bersama Dirut Kereta Api, kita juga sudah menyisir beberapa potensi lahan yang sangat potensial. Akhir bulan ini, kami akan mulai bersama dengan Dirut Kereta Api direncanakan mulai mempersiapkan untuk pembangunan di kota Bandung,” ujarnya.Lokasi Lahan Potensial Rencana Pengembangan Tanah Abang, Jakarta Rusun rakyat dengan konsep campuran (MBR + menengah) Kota Bandung Rusun rakyat (dalam persiapan) Lahan BUMN perkeretaapian lainnya Akan disisir dan dikembangkan
Peningkatan target bedah rumah menjadi 400 ribu unit di tahun 2026 merupakan lompatan besar yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat. Dengan cakupan nasional yang menjangkau seluruh kabupaten/kota, program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup warga, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah dan menciptakan keadilan sosial.
Selain itu, pemanfaatan lahan BUMN perkeretaapian untuk pembangunan rusun rakyat menjadi solusi cerdas di tengah keterbatasan lahan di kawasan perkotaan. Sinergi antara Kementerian PKP, KAI, dan BP BUMN diharapkan dapat mempercepat realisasi hunian vertikal yang inklusif dan berkelanjutan. (**)
