[Locusonline.co] Jakarta – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan mengenai wacana pemotongan gaji para menteri Kabinet Merah Putih. Berbagai konsep terkait usulan tersebut masih akan dibahas dalam rapat yang dijadwalkan dalam beberapa hari ke depan.
“Jadi, intinya konsep-konsep itu akan dirapatkan dalam beberapa hari ini. Nanti kita lihat, belum ada keputusan apa pun,” ujar Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Ketika ditanya lebih lanjut oleh wartawan, Teddy memilih untuk tidak berkomentar banyak dan mengarahkan agar pertanyaan tersebut diajukan kepada pihak yang pertama kali melemparkan isu tersebut ke publik.
“Tanya yang menyampaikan, kemarin siapa itu?” kata Teddy singkat.
Latar Belakang Wacana Pemotongan Gaji
Isu pemotongan gaji menteri mencuat sebagai bagian dari upaya pemerintah melakukan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berimbas pada lonjakan harga energi menjadi salah satu pemicu utama wacana ini.
Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan berbagai langkah penghematan yang diperkirakan dapat menghemat anggaran hingga Rp130 triliun. Efisiensi tersebut antara lain dilakukan melalui pemangkasan belanja perjalanan dinas hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri, serta pengurangan kegiatan seremonial.
Tanggapan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi salah satu pejabat yang paling sering buka suara mengenai opsi pemotongan gaji menteri. Purbaya mengaku tidak mempermasalahkan jika gajinya sebagai menteri dipotong, bahkan dengan nada bercanda menyebut dirinya sudah memiliki banyak uang.
“Kalau menteri sih nggak apa-apa, nanti kita lihat kebijakan Presiden seperti apa,” ujar Purbaya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Dalam kesempatan itu, Purbaya memperkirakan besaran pemotongan gaji menteri tersebut berkisar 25 persen. Namun, ia menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat asumsi pribadinya dan belum ada pembicaraan resmi.
“Kayaknya 25 persen deh. Belum, belum (belum ada pembicaraan resmi). Saya tebak kira-kira 25 persen,” tuturnya.
Meski mendukung wacana tersebut, Purbaya menegaskan bahwa keputusan final tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. “Ada pembicaraan seperti itu tapi keputusan terakhirnya masih belum clear ya,” kata Bendahara Negara tersebut.
Dukungan dari Menteri Lain
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai juga menyatakan kesediaannya menerima kebijakan pemotongan gaji. Bahkan, Pigai menyatakan siap untuk tidak menerima gaji sama sekali jika itu demi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
“Kalaupun tidak menerima gaji sebagai menteri, saya bersedia,” ujar Pigai melalui akun media sosial X miliknya pada 19 Maret 2026.
Pigai menambahkan bahwa gaji pokoknya sebagai menteri adalah Rp18 juta, dan ia mengaku masih mencukupi dari tunjangan serta perjalanan dinas sesuai aturan.
Efisiensi Anggaran dalam Skala Lebih Luas
Pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara di tengah tekanan global. Selain pemangkasan belanja Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah juga menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN setiap hari Jumat sebagai bagian dari transformasi budaya kerja yang lebih efisien.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa potensi prioritisasi dan refocusing anggaran K/L berada dalam kisaran Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun. Anggaran dari belanja yang kurang prioritas tersebut akan dialihkan kepada belanja yang lebih produktif serta berdampak langsung kepada masyarakat.
Pandangan Ekonom terhadap Efisiensi Anggaran
Para ekonom mengingatkan bahwa efisiensi anggaran perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu program-program esensial. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyebutkan bahwa kebutuhan tambahan anggaran untuk subsidi energi dapat mencapai Rp126 triliun hingga Rp130 triliun dengan asumsi harga minyak dunia bertahan di level US$100 per barel.
“Ruang efisiensi pada 2026 akan semakin terbatas. Jika sebelumnya penghematan masih bisa difokuskan pada belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas dan operasional kantor, kini risiko pemangkasan mulai menyentuh program inti,” ujar Bhima.
Sementara itu, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengingatkan bahwa efisiensi besar-besaran yang pernah dilakukan pada awal 2025 memberikan dampak ganda. Efisiensi saat itu memang menciptakan ruang fiskal hingga sekitar Rp300 triliun, tetapi belanja pemerintah tertahan di semester pertama dan ikut menekan pertumbuhan ekonomi, terutama di kuartal I dan II.
Mekanisme dan Waktu Pelaksanaan
Meskipun wacana ini telah bergulir cukup lama, kepastian mengenai mekanisme dan waktu pelaksanaan pemotongan gaji menteri masih belum jelas. Pemerintah masih akan membahas berbagai konsep yang ada dalam rapat yang dijadwalkan dalam waktu dekat.
“Konsep-konsep itu akan dirapatkan dalam beberapa hari ini. Nanti kita lihat, belum ada keputusan apapun,” tegas Seskab Teddy.
Wacana pemotongan gaji menteri masih dalam tahap pembahasan dan belum ada keputusan final. Pemerintah akan menggelar rapat dalam beberapa hari ke depan untuk membahas berbagai konsep efisiensi, termasuk potensi pemotongan gaji pejabat negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri HAM Natalius Pigai telah menyatakan kesediaannya jika kebijakan ini nantinya diterapkan. Keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Masyarakat dan pemangku kepentingan diharapkan menunggu hasil rapat pemerintah dalam waktu dekat untuk mendapatkan kepastian mengenai kebijakan ini. (**)
