[Locusonline.co] Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa tidak ada lagi pembelian motor listrik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada tahun 2026. Pernyataan ini sekaligus menghentikan polemik yang sempat viral terkait pengadaan 21.801 unit motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) senilai lebih dari Rp1,2 triliun.
“Saya tanya semalam, tahun ini tidak ada. Jadi, tahun ini tidak ada lagi pembelian,” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Purbaya mengakui telah terjadi miskomunikasi dalam pembahasan pengadaan motor listrik pada tahun lalu. Ia mulanya mengira usulan pengadaan tersebut telah ia tolak, namun ternyata sebagian usulan sudah berjalan.
“Mungkin juga sudah diajukan sebelum saya jadi menteri, jadi saya nggak tahu. Tapi nanti kami lihat lagi ke depan. Yang jelas ke depan, tidak ada lagi,” tuturnya.
Kronologi Pengadaan Motor Listrik BGN
Berdasarkan klarifikasi Kepala BGN, Dadan Hindayana, pengadaan motor listrik ini sebenarnya merupakan perencanaan anggaran tahun 2025, bukan program baru 2026. Berikut kronologinya:Tahap Keterangan Perencanaan Masuk dalam anggaran 2025 Proses administrasi & keuangan Berlangsung pada 2026 (sesuai mekanisme RPATA) Target awal 25.644 unit Realisasi 21.801 unit (85,01%) Sisa dana Dikembalikan ke kas negara
Dadan menjelaskan bahwa penganggaran motor listrik masuk dalam Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84 Tahun 2025.
“Pada akhir tahun 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga anggarannya masuk dalam RPATA. Mekanisme ini sesuai PMK 84 Tahun 2025,” ujar Dadan.
Realisasi: Hanya 85% yang Terserap
Dadan menambahkan, hingga akhir masa pemberian kesempatan pada 20 Maret 2026, penyedia hanya sanggup menyelesaikan 85,01 persen atau sebanyak 21.801 unit dari 25.644 unit yang dikontrakkan.
“Sisa dana yang telah ditampung dikembalikan ke kas negara dengan penihilan RPATA bersamaan dengan pembayaran tahap 2,” katanya.Indikator Jumlah Unit dikontrakkan 25.644 unit Unit terealisasi 21.801 unit (85,01%) Unit tidak terealisasi 3.843 unit (14,99%)
Dadan juga menegaskan bahwa informasi yang menyebut jumlah pengadaan mencapai 70 ribu unit adalah tidak benar. Pengadaan ini juga bukan program baru yang muncul secara tiba-tiba, melainkan kelanjutan dari perencanaan tahun sebelumnya.
Polemik yang Viral
Sebelumnya, video yang memperlihatkan ratusan unit sepeda motor listrik baru terbungkus plastik dengan stiker BGN viral di media sosial. Warganet menyoroti:
- Urgensi pembelian di tengah efisiensi anggaran
- Harga satuan mencapai Rp56,8 juta per unit (tergolong premium)
- Transparansi pengadaan yang menggunakan sistem e-purchasing
Berdasarkan data, total anggaran yang digelontorkan untuk 21.801 unit ini mencapai sekitar Rp1,238 triliun.
Perbandingan Anggaran: Motor Listrik vs Kesejahteraan Guru
Sebagai gambaran, uang sebesar Rp1,238 triliun dapat digunakan untuk:Perbandingan Angka Gaji guru honorer (1 bulan) 309.000 orang Guru dari pertama kerja sampai pensiun (30 tahun) 860 orang Proporsi guru SD nasional (1 bulan) 20%
Ke Depan: Tidak Ada Lagi Pembelian
Menkeu Purbaya menegaskan bahwa ke depan tidak akan ada lagi pembelian motor listrik untuk program MBG. Ia berjanji akan memantau dengan lebih ketat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke depannya.
“Yang jelas ke depan, tidak ada lagi,” tegas Purbaya.
Polemik pengadaan motor listrik BGN berakhir dengan klarifikasi bahwa anggaran tersebut berasal dari perencanaan 2025 yang terealisasi di 2026 melalui mekanisme RPATA. Pemerintah memastikan tidak ada pembelian baru di tahun 2026. Meski demikian, kasus ini menjadi pelajaran penting tentang perlunya koordinasi dan komunikasi yang lebih baik antar kementerian dalam pengelolaan anggaran negara. (**)
