[Locusonline.co] Jakarta – Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mendorong pemerintah untuk menghadirkan regulasi yang lebih menyeluruh dalam pengembangan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di tengah tekanan harga energi global. Langkah ini dinilai krusial untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini membebani APBN melalui subsidi energi yang membengkak.
“Insentif kendaraan listrik dinilai tetap penting sebagai langkah strategis. Dari sisi operasional, kendaraan listrik menawarkan efisiensi biaya yang signifikan,” kata Agus dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Efisiensi Biaya EV vs Kendaraan Konvensional
Agus memaparkan perbandingan biaya operasional yang sangat kontras antara EV dan kendaraan konvensional (ICE):Jenis Kendaraan Biaya Energi per Bulan Kendaraan Listrik (EV) Ratusan ribu rupiah Kendaraan Konvensional (ICE) Jutaan rupiah
“Keunggulan biaya ini membuat kendaraan listrik semakin menarik bagi masyarakat dan negara. Apalagi sekarang lebih praktis karena bisa diisi daya di rumah,” ujarnya.
Subsidi Energi Membengkak: Rp394,3 Triliun pada 2025!
Agus mengungkapkan data subsidi energi yang terus meningkat secara signifikan:Tahun Subsidi & Kompensasi Energi 2020 Rp95,7 triliun 2023 Rp159,6 triliun 2024 Rp203,4 triliun 2025 Rp394,3 triliun 2026 (RAPBN) Rp210,06 triliun
Subsidi energi ini terutama dialokasikan untuk BBM dan LPG. Lonjakan signifikan pada 2025 menunjukkan betapa besarnya beban fiskal yang ditanggung negara akibat ketergantungan pada energi fosil.
Jangan Parsial! Perlu Skema Insentif Tepat Sasaran
Agus mengingatkan bahwa kebijakan transisi energi tidak boleh dilakukan secara parsial. Pemerintah perlu menyempurnakan skema insentif kendaraan listrik agar lebih tepat sasaran.
Salah satu opsi yang diusulkan adalah mengaitkan pembelian EV dengan mekanisme tukar tambah (trade-in) kendaraan lama berbahan bakar minyak. Skema ini diharapkan dapat:
- Mengurangi jumlah kendaraan ICE di jalan
- Mempercepat adopsi EV
- Memberikan nilai ekonomis bagi pemilik kendaraan lama
Transisi Energi: Bukan Sekadar Tambah Jumlah Kendaraan
Agus menekankan bahwa kebijakan kendaraan listrik harus dirancang secara komprehensif. Transisi energi tidak boleh sekadar menambah jumlah kendaraan listrik di jalan, tetapi harus benar-benar mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
“Secara keseluruhan, ia menekankan bahwa kebijakan kendaraan listrik harus dirancang secara komprehensif agar transisi energi tidak sekadar menambah jumlah kendaraan, tetapi benar-benar mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil,” tegasnya.
Pemerintah Percepat Ekosistem EV Nasional
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa tingginya konsumsi energi, khususnya dari sumber fosil, mendorong pemerintah semakin serius mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional sebagai langkah menuju transisi energi bersih.
Upaya yang dilakukan meliputi:Aspek Langkah Penguatan industri Pengembangan industri EV dalam negeri Infrastruktur pendukung Penyediaan stasiun pengisian daya Insentif Pemberian kemudahan untuk memperluas adopsi EV
Pemerintah tengah menyiapkan berbagai kemudahan serta insentif untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut agar sejalan dengan target yang telah ditetapkan.
Di tengah tekanan harga energi global dan beban subsidi BBM yang terus membengkak (mencapai Rp394,3 triliun pada 2025), percepatan adopsi kendaraan listrik menjadi keniscayaan. Namun, insentif harus diberikan secara tepat sasaran, dan kebijakan harus komprehensif—bukan sekadar menambah jumlah EV, tetapi benar-benar mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Skema trade-in kendaraan lama menjadi salah satu opsi yang patut dipertimbangkan. (**)
