LOCUSONLINE.CO, GARUT – Babak Baru Dugaan Korupsi BOP dan Reses DPRD Garut, Plt Setwan DPRD: Kemungkinan Kecil LPJ DPRD Tidak Ada:
Dugaan korupsi Biaya Operasional Pimpinan (BOP) dan Reses Anggota DPRD Kabupaten Garut tahun 2014-2019 menemui babak baru. Berdasarkan investigasi media ini, statemen antara pihak Kejaksaan Negeri Garut dan DPRD Garut tentang LPJ BOP dan Reses DPRD Garut diduga ada ketidaksesuaian.
Pasca menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi BOP dan Pokir DPRD garut tahun 2014 – 2019, pihak Kejari Garut kepada sejumlah media menyatakan, sebagian LPJ BOP dan Reses DPRD Garut tidak seluruhnya didukung dengan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atas pembelian makanan dan minuman dan sewa tenda / tenda tempat kegiatan.
Namun demikian, Kejari Garut memastikan beberapa anggota DPRD Garut telah melaksanakan kegiatan penyerapan BOP dan Reses berdasarkan bukti-bukti berupa foto dokumentasi kegiatan masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Garut.
Kejari menyebut, dalam konteks ditemukannya fakta hukum terkait ketiadaan LPJ mengenai penyerapan anggaran BOP dan reses tersebut, selanjutnya tim penyidik Pidsus Kejari Garut pada awalnya berpendapat bahwa hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara berdasarkan pada tidak adanya LPJ penggunaan BOP dan reses.
Namun dalam perkembangan berikutnya, setelah tim penyidik melakukan koordinasi dengan lembaga yang berwenang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara diperlukan alat bukti yang cukup guna membuktikan adanya dugaan kerugian keuangan negara.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
