LOCUSONLINE, PURWAKARTA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Purwakarta ngebut memperkuat sistem pengawasan pencemaran dan sengketa lingkungan lewat sosialisasi mekanisme pelaporan pengaduan di Tribun Kantor Kecamatan Campaka, Selasa (9/12/2025). Agenda ini jadi ajang konsolidasi lintas sektor demi menjaga kualitas lingkungan, khususnya wilayah hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Cilamaya.
Kegiatan dipimpin langsung Kepala DLH Purwakarta, Erlan Diansyah, dan diikuti 75 peserta yang meliputi tiga kecamatan dengan tingkat aktivitas industri paling padat: Campaka, Cibatu, dan Bungursari. Para camat, kepala desa, hingga pelaku usaha wilayah hilir DAS juga turut hadir.
Erlan menegaskan bahwa kepala desa bukan sekadar perangkat pemerintah, tetapi gatekeeper utama dalam pengawasan limbah industri.
“Para kades memegang peran vital dalam memastikan limbah dan sampah industri dikelola sesuai aturan, sehingga tidak memicu konflik dan sengketa lingkungan,” ujar Erlan.
Agar masyarakat nggak bingung harus lapor ke mana, DLH memastikan seluruh aduan pencemaran bisa disampaikan melalui empat kanal resmi Diskominfo Purwakarta:
- Call Center 112
- SP4N Lapor
- Aplikasi Ogan Lopian
- WhatsApp Center
“Semua laporan diproses cepat, transparan, dan bisa langsung ditindak,” tegas Erlan.
Baca Juga : Jejak Kontroversi Raja Juli Antoni dari Laut Disertifikasi hingga Hutan Dilucuti
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya DLH Provinsi Jawa Barat, Neneng Setiawati, memaparkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui tahapan verifikasi, klarifikasi, penentuan jalur (pengadilan/non-litigasi), hingga penyelesaian.
Jika muncul kerugian akibat pencemaran, Neneng memastikan nilai kerugian akan masuk ke kas negara sebagai PNBP.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
