[Locusonline.co] Bandung – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmatan) untuk meningkatkan kewaspadaan dan responsivitas. Hal ini disampaikan dalam Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota, Senin (9/2), menyusul serangkaian kejadian darurat yang melanda kota beberapa waktu belakangan.
“Saya ingin memberikan penekanan kepada BPBD dan Damkarmat agar betul-betul sensitif, bergerak cepat memberikan layanan kepada setiap kejadian bencana,” tegas Farhan.
Bencana Alam dan Buatan Manusia: Kota yang Terus Dihadapkan pada Ancaman
Farhan mengingatkan bahwa Kota Bandung tidak hanya menghadapi ancaman alam seperti banjir dan tanah longsor, tetapi juga “bencana yang dipicu oleh faktor manusia” seperti kebakaran, kecelakaan, dan keruntuhan bangunan. Kesiapsiagaan menghadapi keduanya, kata dia, memerlukan sistem respons cepat dan koordinasi lintas sektor yang mulus.
Ia mengapresiasi kinerja kedua lembaga selama ini, namun menekankan bahwa ancaman selalu berubah. “Sampai saat ini kita masih bisa melihat sebuah layanan yang sangat baik dari BPBD maupun dari Damkar dengan respons yang cepat dan penyelesaian yang cepat juga,” ujarnya.
Kecepatan Informasi: Titik Lemah dalam Rantai Penyelamatan
Yang menjadi perhatian utama Farhan adalah “banyak kejadian di lingkungan masyarakat yang kerap luput dari perhatian atau tidak segera dilaporkan”. Dalam situasi darurat, jeda antara kejadian dan pelaporan dapat menjadi penentu nyawa.
Ia mencontohkan beberapa insiden terkini yang menjadi alarm:
- Warga tenggelam di Binong
- Insiden rumah roboh
- Kebakaran di Babakan Ciparay
“Kejadian kebakaran di Babakan Ciparay yang lalu adalah sebuah peringatan bagi kita agar selalu waspada dan menangani masalah dengan cepat dan tuntas,” tandasnya.
Paradigma Baru: Dari Responsif ke Preventif dan Kolaboratif
Farhan menawarkan pergeseran paradigma dalam penanganan bencana. Ia menegaskan bahwa bencana tidak hanya soal aksi saat kejadian, tetapi dimulai jauh sebelumnya.
“Bencana tidak hanya soal penanganan saat kejadian, tetapi juga kesiapan sebelum bencana terjadi,” ujarnya.
Untuk itu, ia merinci tiga pilar strategi yang harus diperkuat:Pilar Strategi Komponen Utama Tujuan Pencegahan & Kesiapsiagaan Edukasi masyarakat, pemetaan risiko wilayah, simulasi, kesiapan peralatan dan personel. Mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat & institusi sebelum bencana terjadi. Sistem Peringatan Dini & Pelaporan Mempermudah akses masyarakat untuk melapor (hotline, aplikasi), memperkuat pemantauan oleh aparat kewilayahan. Memangkas waktu antara kejadian dan respons, agar bantuan datang lebih cepat. Koordinasi Kewilayahan Aparat kewilayahan (Camat, Lurah) aktif berkoordinasi dengan BPBD/Damkar untuk memantau potensi rawan di wilayah masing-masing. Deteksi dini ancaman lokal (bangunan tidak layak, penyumbatan saluran air, dll) dan respons terkoordinasi.
Peran Krusial Aparat Kewilayahan sebagai “Mata dan Telinga”
Farhan secara khusus memerintahkan camat dan lurah untuk menjadi ujung tombak deteksi dini. Dengan model pendekatan berbasis kewilayahan ini, setiap potensi bahaya—mulai dari bangunan rentan roboh, titik rawan banjir, hingga praktik masyarakat yang berisiko kebakaran—diharapkan dapat teridentifikasi lebih awal dan ditangani sebelum berubah menjadi bencana.
Membangun Ketahanan Kota yang Komprehensif
Langkah ini sejalan dengan tren global dalam manajemen bencana yang beralih dari sekadar disaster response (tanggap darurat) menuju disaster risk reduction* (pengurangan risiko bencana). Imbauan Farhan mengandung beberapa poin kunci:
- Masyarakat sebagai Mitra: Dengan menekankan edukasi dan pelaporan, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai korban pasif, tetapi sebagai mitra aktif dalam sistem ketahanan kota.
- Data dan Pemetaan: Pemetaan risiko yang akurat adalah fondasi dari semua perencanaan pencegahan. Ini memerlukan investasi dalam teknologi dan survei.
- Integrasi Layanan: Koordinasi yang lebih baik antara BPBD (yang fokus pada bencana alam dan multidimensi) dengan Damkar (yang fokus pada kebakaran dan penyelamatan teknis) serta dinas terkait (seperti PU, DLH) akan meningkatkan efisiensi respons.
Dengan meminta BPBD dan Damkar untuk “lebih sensitif”, Farhan sesungguhnya sedang membangun “sistem saraf kota” yang lebih responsif. Kunci keberhasilannya terletak pada kemampuan menerjemahkan perintah ini menjadi protokol operasional yang jelas, pelatihan berkelanjutan, dan membangun budaya waspada-bencana di setiap level pemerintahan dan masyarakat. Kota yang tangguh bukan kota yang tidak pernah terkena bencana, tetapi kota yang mampu belajar, beradaptasi, dan bangkit dengan cepat saat bencana datang. (**)
