[Locusonline.co] Bandung – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan tidak ingin momentum pertumbuhan ekonomi yang mulai menghangat hanya menjadi angka di atas kertas. Di hadapan 154 pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional yang baru dilantik, ia memberikan instruksi tegas: jaga momentum, kejar target 8 persen, tapi jangan biarkan kesenjangan semakin lebar.
“Badai pasti berlalu, asal kapal tidak menabrak karang. Kitalah kapalnya, ” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Kamis (12/2), menggunakan metafora bahari yang jarang digunakan dalam pidato birokrasi. Frasa ini menjadi pengingat bahwa stabilitas dan arah kebijakan sepenuhnya berada di tangan para pemimpin baru tersebut.
Momentum di Pundak 154 Pejabat
Data makro menunjukkan optimisme yang beralasan. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mencapai 5,85 persen, melampaui rata-rata nasional. Sektor pariwisata Bandung—yang pernah menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp1,2 triliun—menunjukkan tren pemulihan yang konsisten, meski belum kembali ke angka kejayaan prapandemi.
Farhan membaca ini sebagai jendela peluang yang tidak boleh disia-siakan. Target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar wacana pusat, tetapi target kolektif yang harus dijemput oleh daerah.
“Kita memiliki peluang untuk tumbuh lebih cepat dan memperkuat sektor-sektor unggulan: pariwisata, perdagangan, dan industri, ” tegasnya.
Namun, Farhan juga paham bahwa momentum bersifat rapuh. Tanpa eksekusi yang tepat, tanpa koordinasi yang solid, tanpa integritas yang terjaga, angka 5,85 persen bisa kembali melambat. Di sinilah peran 154 pejabat baru menjadi determinan.
Angka Membaik, Kesenjangan Membayangi
Farhan tidak ingin terjebak dalam euforia statistik. Ia secara eksplisit mengingatkan paradoks yang sering disembunyikan dalam laporan pembangunan:Indikator Capaian Makna di Balik Angka Rasio Ketimpangan (Gini Ratio) Turun dari 0,44 ke 0,42 Kemajuan, tapi belum cukup Target 2029 0,36 Setara rata-rata nasional Fenomena Sosial Warga turun desil (3 ke 2, 2 ke 1) Yang miskin makin miskin Kesenjangan Ekstrem Yang kaya makin kaya Ketimpangan vertikal melebar
“Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Ini yang harus kita jawab dengan kebijakan yang adil, ” ujar Farhan.
Pernyataan ini penting karena menggeser fokus kebijakan dari sekadar “mengejar pertumbuhan” menjadi “mendistribusikan kesejahteraan.” Target 8 persen tidak akan berarti jika hanya dinikmati segelintir orang.
Ujian Pertama: BRT dan Mitigasi Ekonomi bagi Pelaku Usaha
Pejabat baru tidak diberi waktu transisi yang panjang. Ujian pertama sudah menanti: pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) yang akan melintasi koridor utama Bandung.
Farhan menegaskan bahwa BRT bukan sekadar proyek transportasi. Ini adalah intervensi besar yang akan mengubah peta ekonomi kota. Koridor seperti Jalan Ahmad Yani, Asia Afrika, Sudirman, hingga Pasar Baru adalah urat nadi perdagangan. Ribuan pelaku usaha—formal dan informal—akan terdampak, baik secara positif maupun negatif.
“Kehadiran Pejabat Fungsional Pembina Industri memiliki peran strategis dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembinaan industri, termasuk mitigasi dampak kebijakan transportasi terhadap sektor perdagangan, ” jelas Farhan.
Tugas konkret yang menanti:Tahapan Tugas Pejabat Terkait Perencanaan Memetakan pelaku usaha terdampak, menghitung potensi penurunan omzet Pelaksanaan Merancang program kompensasi, relokasi, atau pelatihan ulang Evaluasi Mengukur efektivitas mitigasi, memastikan tidak ada yang bangkrut Integrasi Menghubungkan kebijakan transportasi dengan program UMKM dan pariwisata
Dedi Priyadi Nugraha, yang baru dilantik sebagai Pejabat Fungsional Pembina Industri Ahli Madya, kini berada di garis terdepan. Ia harus memastikan bahwa modernitas transportasi tidak meruntuhkan usaha kecil yang telah menjadi denyut nadi ekonomi warga.
Filosofi “Kapal” dan “Karang”: Navigasi di Tengah Ketidakpastian
Metafora Farhan patut direnungkan:
“Badai pasti berlalu, asal kapal tidak menabrak karang.”
Dalam konteks pemerintahan:
- Badai adalah tantangan eksternal: krisis global, inflasi, perubahan kebijakan pusat.
- Kapal adalah Pemerintah Kota Bandung dengan 154 pejabat sebagai nahkodanya.
- Karang adalah: korupsi, ego sektoral, ketidakmampuan beradaptasi, dan pengabaian terhadap kelompok rentan.
Pesan Farhan implisit namun tajam: pejabat baru tidak boleh menjadi bagian dari “karang” yang menenggelamkan kapal sendiri. Mereka justru harus menjadi navigator yang membaca peta, menghindari rintangan, dan memastikan kapal sampai ke tujuan.
Sinergi, Netralitas, dan Integritas: Tiga Pilar Kepemimpinan Baru
Farhan menutup sambutannya dengan tiga penekanan yang menjadi prasyarat keberhasilan kolektif:
1. Sinergi Antar Perangkat Daerah
Tidak boleh ada lagi “ego sektoral.” Program BRT, misalnya, harus dikerjakan bersama oleh Dishub, Disdagin, Diskop UKM, dan Dinas Pariwisata, bukan berjalan sendiri-sendiri.
2. Netralitas Politik
Di tahun politik—dengan Pilkada dan Pemilu yang masih membekas—Farhan mengingatkan bahwa ASN adalah abdi negara, bukan abdi kelompok atau kandidat. Netralitas adalah harga mati.
3. Integritas Personal
“Integritas adalah wajah kita di mata masyarakat,” ujar Farhan seperti dikutip dalam pelantikan sebelumnya. Tanpa integritas, kompetensi hanya akan menghasilkan penjahat berdasi yang lebih canggih.
Target 8 Persen antara Ambisi dan Realitas
Target pertumbuhan 8 persen secara nasional adalah agenda ambisius yang membutuhkan kontribusi signifikan dari kota-kota besar seperti Bandung. Namun, beberapa catatan kritis perlu diajukan:
A. Faktor Pendukung
- Momentum pemulihan pascapandemi yang sudah menunjukkan tren positif.
- Infrastruktur transportasi (BRT, bandara, jalan layang) yang mulai terintegrasi.
- Ekosistem kreatif yang sudah diakui secara nasional dan internasional.
- Kepemimpinan yang stabil dengan visi yang jelas.
B. Faktor Penghambat
- Kesenjangan sosial yang justru melebar di tengah pertumbuhan.
- Beban fiskal daerah yang masih terkonsentrasi pada belanja rutin.
- Ketergantungan pada sektor pariwisata yang rentan terhadap guncangan.
- Regulasi pusat yang membatasi ruang gerak daerah (misal: pembatasan penerbangan di Bandara Husein).
C. Prasyarat Kunci
- BRT harus menjadi solusi, bukan masalah baru bagi pelaku usaha kecil.
- Pariwisata harus tumbuh inklusif, bukan hanya menguntungkan korporasi besar.
- Investasi harus masuk ke sektor produktif, bukan hanya properti.
- Data kemiskinan harus akurat agar bantuan tepat sasaran.
154 Pejabat, Satu Kapal, Satu Tujuan
Pelantikan 154 pejabat ini bukan sekadar rotasi administrasi. Ini adalah penugasan perang. Musuhnya bukan koruptor atau politisi lawan, tetapi ketimpangan, inefisiensi, dan status quo yang mapan.
Farhan telah memetakan medan tempur:
- Medan pertama: Pertumbuhan ekonomi 8 persen. Target jelas, strategi harus disusun.
- Medan kedua: Kesenjangan sosial. Lawan abstrak, tapi korban nyata.
- Medan ketiga: Integritas birokrasi. Ini adalah pertempuran internal paling berat.
Para pejabat baru kini memiliki pilihan:
- Menjadi penumpang biasa yang ikut naik kapal, menikmati perjalanan, lalu turun tanpa jejak.
- Menjadi nahkoda sejati yang memegang kemudi, membaca peta, menghindari karang, dan membawa seluruh awak serta penumpang ke tujuan.
Farhan telah memilih jalannya sendiri: memimpin dari depan, berbicara jujur, dan berani mengakui kesalahan masa lalu. Kini, 154 pejabat baru harus membuktikan apakah mereka layak disebut sebagai “kapal” atau justru menjadi “karang” yang diam-diam menunggu tabrakan. (**)
Badai pasti berlalu. Yang menentukan adalah bagaimana kita berlayar.
📌 Catatan Redaksi:
Artikel ini disusun berdasarkan pidato sambutan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam acara Pelantikan Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung pada 12 Februari 2026. Data makroekonomi merujuk pada publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat dan proyeksi target nasional RPJMN 2025-2029.
