[Locusonline.co] Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa wacana kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto akan segera diimplementasikan. Setelah melalui proses kajian yang mendalam, kini skema tersebut memasuki tahap finalisasi dan direncanakn akan mulai diberlakukan setelah masa libur Lebaran 2026 berakhir.
Kebijakan ini tidak hanya menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga diimbau untuk diadopsi oleh sektor swasta. Langkah strategis ini diambil sebagai respons terhadap dinamika global sekaligus upaya efisiensi energi nasional.
Jumat Jadi Hari WFH, Ini Alasannya
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa hari Jumat menjadi kandidat terkuat untuk pelaksanaan WFH satu hari dalam sepekan.
Pemilihan hari Jumat dinilai sangat strategis. Dengan berdekatan dengan akhir pekan, skema ini akan menciptakan long weekend tiga hari (Jumat, Sabtu, Minggu) bagi para pekerja. Hal ini tidak hanya memberikan waktu lebih bagi keluarga untuk berkumpul, tetapi juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata domestik.
“Kita ingin memberikan ruang bagi masyarakat untuk bisa mengatur waktu, sekaligus mendorong pergerakan wisata lokal. Ini efek ganda yang positif,” ujar Purbaya dalam penjelasannya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Antisipasi Gejolak Global dan Target Hemat BBM 20%
Di balik kebijakan ini, terdapat alasan fundamental yang berkaitan dengan ketahanan energi nasional. Pemerintah tengah mengantisipasi dampak ekonomi dan potensi gangguan pasokan minyak global akibat memanasnya suhu geopolitik di Timur Tengah.
Dengan mengurangi mobilitas kendaraan pribadi menuju kantor sebanyak satu hari dalam seminggu, pemerintah menargetkan penghematan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang signifikan.
“Ada hitungan kasar, kalau (WFH) seharian, (konsumsi BBM berkurang) seperlimanya atau 20 persen kira-kira,” ungkap Purbaya.
Angka ini menjadi salah satu pilar utama kebijakan, mengingat fluktuasi harga minyak dunia yang saat ini sedang tinggi. Penghematan ini akan meringankan beban subsidi energi negara serta mengurangi ketergantungan pada impor minyak.
Aturan Teknis: Pelayanan Publik Tetap Jalan
Meskipun WFH akan diterapkan secara luas, pemerintah memastikan bahwa sektor-sektor krusial yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat tidak akan terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa sektor pelayanan publik seperti rumah sakit, kepolisian, pemadam kebakaran, dan kantor- kantor pelayanan administrasi kependudukan harus tetap berjalan normal dan tidak termasuk dalam kebijakan ini.
Saat ini, aturan teknis pelaksanaan WFH tengah disusun melalui koordinasi erat antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Beberapa poin yang masih dimatangkan antara lain:
- Jenis Pekerjaan yang Dikecualikan: Pemerintah mengkaji secara detail sektor-sektor mana saja yang memerlukan kehadiran fisik untuk menjaga optimalitas kerja.
- Infrastruktur Pendukung: Kesiapan sistem digital dan jaringan komunikasi untuk memastikan produktivitas kerja dari rumah tetap terjaga.
- Fleksibilitas Sektor Swasta: Meskipun diimbau, pemerintah memberikan ruang bagi perusahaan swasta untuk menyesuaikan kebijakan ini dengan karakteristik bisnis masing-masing.
Fleksibilitas di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Menkeu Purbaya menekankan bahwa kebijakan ini bukan sekadar soal kemudahan, melainkan sebuah keharusan untuk menciptakan efisiensi anggaran di tengah tingginya harga minyak dunia dan ketidakpastian ekonomi global.
“Kita harus bisa beradaptasi. Tidak semua sektor bisa WFH, karena ada tugas-tugas tertentu yang memang memerlukan kehadiran fisik agar tetap optimal. Tapi di mana itu bisa dilakukan, kita dorong untuk menghemat energi dan meningkatkan work-life balance,” pungkasnya.
Dengan direncanakannya penerapan pasca-Lebaran, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan dapat segera menyesuaikan diri. Kebijakan ini menandai babak baru dalam budaya kerja di Indonesia: lebih fleksibel, lebih efisien, dan lebih tangguh menghadapi dinamika global. (**)
