LOCUSONLINE, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pertimbangan dari pemerintah terkait implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023, khususnya terkait dengan larangan terbatas impor.
Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin, Juan Permata Adoe, menyatakan bahwa Kadin Indonesia sepenuhnya mendukung upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola impor dan meningkatkan daya saing industri. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi peraturan tersebut.
“Terkait beberapa pasal dalam pembatasan importasi bahan baku dan bahan penolong, Kadin Indonesia menemukan adanya keterbatasan kapasitas industri hulu domestik,” ujar Juan dalam keterangan resmi di Jakarta pada Jumat 23/ 2.
Juan menyampaikan bahwa pembatasan importasi bahan baku dan bahan penolong harus mempertimbangkan keterbatasan kapasitas industri hulu domestik, sehingga kelangkaan bahan baku dan bahan penolong industri dapat dihindari dan menjadi sasaran yang tepat.
Untuk itu, diperlukan evaluasi berkelanjutan pada HS code yang terkena larangan terbatas, terutama bahan baku atau bahan penolong bagi industri yang berorientasi ekspor.
Kadin Indonesia mengkhawatirkan bahwa pelarangan terbatas yang tidak tepat sasaran dapat mengganggu rantai pasok dan keberlanjutan produksi di sejumlah industri strategis nasional, seperti otomotif, pertambangan termasuk smelter, elektronika, dan makanan serta minuman yang berorientasi ekspor.
Beberapa komoditas yang perlu ditinjau ulang antara lain garam industri, besi baja dan turunannya, ban kendaraan berat, Monoethylene Glycole (MEG), bahan baku plastik, non-woven, kabel serat optik, serta bahan baku lainnya yang belum sepenuhnya diproduksi dalam negeri.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
