“Kami menduga dalam penanganan perrkara dugaan korupsi di Kejaksaan Negeri Garut ada campur tangan pihak tertentu yang menghambat bahkan menginginginkan di peti eskan ice bahkan sampai pemberhentian,” ujar Asep Muhdidin.
Menurut Advokat yang akrab disapa Asep Apdar itu, apabila sampai akhir tahun ini Kejaksaan Negeri Garut tidak mampu menyelesaikan perkara-perkara dan terus menjadikan tunggakan, maka atas nama Masyarakat Pemerhati Kebijakan yang memiliki tujuan sama, akan melakukan langkah hukum secara terukur dengan mempraperadilankan Kejaksaan Negeri Garut agar semua kendala terbuka. “Karena nantinya dalam Praperadilan Kejaksaan wajib membuka apa yang menjadi kendalanya baik secara hukum, maupun sosial,” tuturnya.
Kerugian Sampai Rp 1 Milyar
Menurut Asep Apdar, dugaan terjadinya kerugian negara yang diakibatkan sejumlah oknum negara di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut mencapai Rp 1 Milyar. Hal itu, sambung Asep Apdar, bukan menurut siapa-siapa, melainkan berdasarkan keterangan resemi Kajari Garut terlebih dahulu, DR. Neva Sari Susanti, SH., M.Hum. Untuk itu, Kejagung RI harus bisa membuktikan cita-cita besarnya untuk memberantas korupsi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Garut.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
