“Dinkes Garut melakukan pembelanjaan sebesar Rp. 3 Milyar lebih untuk 55.250 orang. Kami sebagai masyarakat tentu ingin kejelasan tentang apa saja yang dibelanjakannya dan darimana menentukan jumlah orang tersebut?,” tandasnya.
Pria yang akrab disapa Asep Apdar ini juga menekankan, jangan sampai kegiatan ini dibuat untuk menyedot anggaran semata, melalui program yang faktanya diduga tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.
“Anggaran itu seharusnya digunakan untuk kesehatan masarakat, pelayanan yang humanis dan dirasakan langsung oleh masyarakatnya, bukan dimanfaatkan oleh oknum tertentu agar seolah-olah melayani masyarakat, padahal mereka bekerja berdasarkan ada atau tidaknya anggaran. Kalau tidak ada anggaran, mana ada yang mau memberikan pelayanan. Kalaupun ada pejabat yang benar-benar bermasyarakat, mungkin bisa dihitung jari,” ungkapnya.
Asep Apdar menegaskan, mengutip dari pernyataan Menkopohukam RI, Mahfud MD pada salah satu pertemuan dengan masyarakat yang menegaskan, ketika melihat udara ada korupsi pesawat, melihat menginjak tanah ada mafia tanah dan ketika melewati rumah sakit ada juga korupsi obat-obatan, banyak korupsi dimana-mana.
“Untuk itu, saya dan semua elemen masyarakat harus kritis terhadap setiap anggaran yang dibuat program oleh Pemerintah. Anggaran pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS wajib dibuka kepada pubik, jangan sampai ada kebocoran anggaran dengan alibi membeli obat, alat-alat kesehatan habis pakai dan lainnya,” katanya.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
