LOCUSONLINE, BEKASI – Pada hari ini, sebanyak 1.435 keluarga di Provinsi Jawa Barat yang rawan mengalami stunting (KRS) menjadi penerima pertama program cadangan pangan pemerintah (CPP) untuk bantuan pangan penanganan stunting (tengkes) gelombang kedua di tahun 2024.
Direktur Utama BUMN Holding Pangan ID FOOD, Frans Marganda Tambunan, mengungkapkan hal tersebut setelah peluncuran program di Aula Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada hari Jumat.
“Penyaluran bantuan pangan stunting tahun 2024 dimulai hari ini di Kantor Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ini merupakan lokasi awal untuk penyaluran bantuan pangan stunting,” ujarnya.
Baca Juga: dr. Elisabeth: Penderita Asam Lambung Jangan Berbuka Dengan Teh Hangat
Frans menjelaskan bahwa bantuan tersebut akan diberikan kepada 469 KRS di Kota Bekasi, 466 KRS di Kota Cimahi, dan 500 KRS di Kota Depok.
Jawa Barat dipilih sebagai lokasi kick off karena memiliki jumlah penerima bantuan terbanyak, yaitu 403.285 KRS, di antara enam provinsi lain yang menjadi prioritas dengan jumlah total penerima bantuan mencapai 1.446.089 KRS.
“Setiap keluarga yang rentan stunting akan menerima satu paket berisi 10 butir telur dan 0,9 – 1 kg daging ayam beku sebanyak tiga kali,” tambahnya.
Frans juga menyebutkan bahwa bantuan serupa akan diberikan kepada enam provinsi prioritas lainnya, yaitu Sumatera Utara dengan jumlah 136.738 KRS, Jawa Tengah dengan jumlah 345.514 KRS, Jawa Timur dengan jumlah 374.197 KRS, Banten dengan jumlah 92.654 KRS, Nusa Tenggara Timur dengan jumlah 73.068 KRS, dan Sulawesi Barat dengan jumlah 20.633 KRS.
Baca Juga: Perwujudan Garut Sebagai Surga Tempo Dulu Dikenal Dengan Nama Paradise In The East
Dalam proses distribusi bantuan pangan, perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam ID FOOD, seperti PT Berdikari, PT PPI, PT Rajawali Nusindo sebagai penyedia produk telur dan daging ayam, PT BGR Logistik Indonesia (BLI) sebagai perusahaan transportasi, dan PT Pos Indonesia (Persero) ikut terlibat.

Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues