LOCUSONLINE, JAKARTA – Harga BBM nonsubsidi, yakni Pertamax series dan Dex series pada April 2024 dipastikan tidak akan mengalami kenaikan, sebagai mana ditegaskan PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaannya, PT Pertamina Patra Niaga.
“Setelah melakukan evaluasi harga dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, manajemen memutuskan untuk tidak menaikkan harga di bulan April ini,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, Senin, 1/ 4/ 2024
Pertamina Patra Niaga sebagai entitas yang menyalurkan dan menjual BBM kepada masyarakat, menegaskan bahwa tidak akan ada perubahan harga jual pada jenis bahan bakar umum (JBU) atau BBM nonsubsidi pada bulan April ini.
Jenis BBM yang dimaksud adalah Pertamax series yang terdiri dari Pertamax dan Pertamax Turbo serta Dex Series yang terdiri dari Dexlite dan Pertamina Dex.
Irto Ginting menambahkan bahwa keputusan untuk tidak merubah harga didasarkan pada beberapa aspek, termasuk Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formulasi harga JBU atau BBM.
Saat ini, menurutnya, harga Pertamax adalah Rp12.950 per liter, Pertamax Green 95 Rp13.900 per liter, Pertamax Turbo Rp14.400 per liter, Dexlite Rp14.550 per liter, dan Pertamina Dex Rp15.100 per liter.
“Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen,” kata Irto.
Irto juga menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk memberikan harga BBM yang terbaik sebagai bentuk Availability (ketersediaan), Accessibility (aksesibilitas), Affordability (keterjangkauan), Acceptability (penerimaan), dan Sustainability (keberlanjutan) bagi masyarakat di seluruh penjuru negeri, tidak hanya di kota besar.
“Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga menetapkan harga yang kompetitif bagi masyarakat dan memastikan distribusi hingga ke pelosok negeri dapat dilakukan dengan maksimal,” tutup Irto.
Editor: Red
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues