LOCUSONLINE, GARUT – Viral Jaksa penyelidik temukan kerugian dugaan korupsi Reses dan BOP DPRD Kabupaten Garut capai Rp. 180 Milyar, tapi Kepala Kejaksaan Negeri Garut (Kajari Garut) terbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).
Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Garut Neva Sari Susanti pada Rabu, 10/8/2023 merilis perhitungan sementara kerugian negara sekitar Rp1,2 miliar pada kasus dugaan tindak pidana korupsi Reses dan bantuan keuangan pimpinan (BOP) DPRD Kabupaten Garut periode 2014-2019.
Selain menyampaikan rilisnya ditemukan adanya potensi kerugian Rp. 1,2 Milyar, dimasa kepemimpinan Neva Sari Susanti, pada Rabu (10/8/2022) Gedung DPRD digeledah guna mencari alat bukti.
Baca juga :
Proses penggeledahan dilakukan mulai pukul 10.00 Wib yang berlangsung sekitar 4 jam. Tim Kejari Garut langsung masuk ke ruang kerja Sekretariat DPRD Garut. Sekitar pukul 14.00 Wib, tim Kejari tampak keluar dari kantor DPRD Garut dengan membawa sejumlah tas berukuran besar yang diduga berisi dokumen yang mereka cari.
Pada 22 Desember 2023, Kepala Kejaksaan Negeri Garut menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dengan surat nomor PRINT-1971/M.2.15/Fd.2/12/2023.
“Penyidik seksi Pidsus Kejaksaan Negeri Garut, pada tanggal 23 Desember 2023 telah menghentikan proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait anggaran kegiatan Biaya Operasional Pimpinan (BOP) dan kegiatan serap aspirasi masyarakat (Reses) Anggota DPRD Kabupaten Garut periode 2014-2019. Berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: PRINT-1971/M.2.15/Fd.2/12/2023 tanggal 22 Desember 2023,” kata Jaya P Sitompul, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Garut, Rabu (10/1/2024) sesuai rilis tertulis.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
