Asep mengajak masyarakat Kabupaten Garut dapat ikut mengawal proses Praperadilan ini, namun biasanya Kejaksaan Negeri Garut jarang hadir pada saat persidangan pertama, entah apa alasannya, mungkin sedang menyusun jawaban dan strategi.
“Biasanya Kejari Garut pada persidangan pertama Praperadilan jarang hadir, mungkin masih membaca dan menelaah dokumen permohonan praperadilannya, atau mengatur strategi lain agar dapat memenangkan persidangan Praperadilan. Namun bagi kami dan GLMPK bukan masalah dikabulkan dan tidak, tetapi kebenaran bisa terungkap ke publik, ini masalah anggaran yang mencapai Rp. 180 Milyar yang diduga dikorupsi, itu pengakuan Jaksa penyidiknya loh potensi kerugian yang Rp. 180 Milyar itu”, tandasnya.
LocusOnline telah berupaya meminta tanggapan dari Kejaksaan Negeri Garut, baik secara tertulis dengan mengirimkan surat maupun langsung, namun hingga berita ini ditayangkan belum direspons.
Berdasarkan penelusuran LocusOnline.co, Pengadilan Negeri Garut melalui http://sipp.pn-garut.go.id/detil_perkara menuliskan tanggal pendaftaran Selasa, 14 Jan. 2025 dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penghentian penyidikan dengan nomor perkara 1/Pid.Pra/2025/PN Grt. Adapun jadwal sidang telah ditetapkan pada Kamis, 23 Januari 2025 dengan Hakim Tunggal yang akan dilaksanakan di ruang kartikan Pengadilan Negeri Garut. (Asep Ahmad/Red.01)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
