Dalam pembahasan rakor, pemerintah pusat menyoroti beberapa tantangan utama, termasuk:
– Tindak pidana korupsi dalam perizinan.
– Stagnasi investasi daerah.
– Praktik percaloan dalam proses perizinan.
Melalui kesepahaman ini, diharapkan proses perizinan di Kabupaten Garut dapat berjalan lebih transparan, terpercaya, dan berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan investasi yang lebih maju.
Editor: Bhegin
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
“Pada Perda No. 5 Tahun 2020 disebutkan ada dua penyertaan modal sebagai pemenuhan sisa kewajiban…
[Locusonline.co] GARUT – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menghadiri perayaan Cap Go Meh 2577/2026 yang…
[Locusonline.co] GARUT – Suasana khidmat menyelimuti Masjid Besar Kecamatan Mekarmukti, Kabupaten Garut, pada Senin malam…
[Locusonline.co] GARUT – Masyarakat Kabupaten Garut kini tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke pusat…
Ia menjelaskan, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, uang pengganti…
Namun, untuk perubahan foto pada e-KTP, masyarakat tetap harus datang langsung ke kantor Disdukcapil Kabupaten…
