LOCUSONLINE, KOTA TASIKMALAYA – Pencairan BOS di Kota Tasikmalaya: Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya saat melakukan pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diduga sarat dengan pungutan liar. Senin, 17 Februari 2025
Hal ini ditegaskan oleh Ketua Jaringan Nurani Rakyat, Uus Firman SE, kepada wartawan. Menurutnya, Dana BOS merupakan bantuan langsung dari pemerintah pusat ke rekening sekolah. Dinas Pendidikan seharusnya hanya berperan sebagai pengawas dan pendamping, memastikan pencairan BOS dilakukan sesuai dengan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (Arkas).
“Pihak Disdik hanya memberi warning bahwa dalam pengambilan harus sesuai arkas, dan sesuai kebutuhan per bulan,” kata Ketua Jaringan Nurani Rakyat, Uus Firman.
Uus menilai bahwa rekomendasi yang dikeluarkan tanpa dasar aturan yang jelas dari Juknis BOS dapat mengarah pada dugaan pungutan liar. “Tim pengaduan manajemen BOS Kota Tasikmalaya saja sudah membenarkan bahwa tidak ada istilah rekomendasi dalam Permendikbudristek No. 63 Tahun 2023, maka Dinas Pendidikan kota Tasikmalaya harus segera menghentikan istilah rekomendasi ini,” tegas Ketua Jaringan Nurani Rakyat, Uus Firman SE.
Jaringan Nurani Rakyat mendesak Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya untuk segera menghentikan praktik rekomendasi yang diduga berpotensi melanggar aturan dan merugikan sekolah.
Baca Juga: Kejari Kota Cirebon Usut Dugaan Pemotongan PIP di SMAN 7 Cirebon
Perwarta: Rian
Editor: Bhegin
