DPRD Minta Gubernur Tak Diam
Ketua Komisi I DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati mencoba meredakan ketegangan dengan menyebut bahwa hubungan Wagub dan Sekda tetap baik, bahkan menyebut insiden itu sebagai “rindu karena lama tak bertemu”.
Namun, Rahmat tak menampik pentingnya gubernur turun tangan. “Gubernur harus jadi penyeimbang. Dinamika internal jangan sampai mengganggu produktivitas pemerintahan,” tegasnya.
Ia juga menyebut DPRD tetap menjalankan fungsi kontrol meskipun kerap diserang di media sosial. “Diserang buzzer itu risiko demokrasi. Kami percaya masyarakat Jabar cukup cerdas membedakan informasi yang faktual,” pungkasnya.
Pakar Politik: Komunikasi Elit Jangan Dibuka ke Publik Secara Mentah
Pengamat politik Universitas Katolik Parahyangan Pius Sugeng Prasetyo menilai sindiran terbuka seperti yang dilontarkan Wagub berisiko memperkeruh hubungan kerja.
“Secara formal bisa dianggap wajar, tetapi tempat dan waktu penyampaiannya tidak tepat. Kritik tanpa penyaringan seperti ini bisa menurunkan wibawa institusi eksekutif dan memberi kesan disharmoni,” katanya.
Pius menekankan pentingnya membangun komunikasi antarelite secara elegan dan saling menopang, bukan menyerang. “Ruang publik seharusnya digunakan untuk menyampaikan solusi, bukan memperlihatkan retak internal,” tandasnya.
Catatan Kritis:
Polemik antara Wagub dan Sekda menyingkap potensi disfungsi komunikasi dalam tubuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jika tidak segera dijembatani oleh Gubernur, konflik semacam ini bukan hanya menjadi tontonan publik, tapi bisa berimbas pada stabilitas birokrasi dan kepercayaan rakyat. (BAAS)
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
