[Locusonline.co, BANDUNG] — Proyek yang diharapkan menjadi penawar rasa frustasi warga Bandung Raya terhadap kemacetan kronis akhirnya menunjukkan titik terang. Flyover Nurtanio, yang membentang di atas perlintasan kereta api, diklaim akan beroperasi penuh pada akhir tahun 2025 ini. Klaim ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko PPN/Kepala Bappenas), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), setelah meninjau lokasi proyek bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Roy Rizali Anwar, pada Jumat (12/12/2025).
Namun, di balik janji penyelesaian, terselip pertanyaan tentang koordinasi dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama menyangkut momentum pembukaan flyover yang masih digantungkan pada kata “jika” dan “upayakan”.
Angka dan Janji: Rp62 Miliar untuk Mengurai Kemacetan “Titik Setan”
AHY menjelaskan bahwa flyover ini dibangun dengan anggaran sekitar Rp62 miliar. Strukturnya memiliki panjang konstruksi 90 meter dengan tiga bentang (25m, 40m, 25m), dan lebar jalur efektif 10,5 meter.
“Selama ini kita merasakan kemacetan yang berdampak pada transportasi masyarakat dan distribusi barang dan jasa. Kemacetan ini dipicu perlintasan kereta, baik Bandung Raya maupun feeder KCJB jalur Padalarang–Bandung,” ungkap AHY.
Flyover ini diharapkan menjadi solusi utama bagi kemacetan di “titik setan” persimpangan rel kereta api, yang selama ini menjadi bottleneck lalu lintas. Manfaatnya diproyeksikan ganda: memperlancar arus kendaraan sekaligus mengefisienkan operasional kereta api dengan mempersingkat headway (jarak antar-jadwal) dari 15 menit menjadi lebih cepat.
Dua Wajah Optimisme: Antara Kehati-hatian Pusat dan Ambisi Daerah
Respons kedua pemimpin terhadap waktu operasional flyover menunjukkan perbedaan nuansa yang menarik.
Di satu sisi, AHY menekankan prinsip kehati-hatian. Saat ditanya kemungkinan pembukaan saat Nataru (Natal dan Tahun Baru), ia menyatakan:
“Kita lihat nanti. Semua harus proper dan aman digunakan, mulai dari kekuatan aspal hingga seluruh aspek keselamatan lainnya,”
Pernyataan ini mencerminkan sikap pemerintah pusat yang ingin memastikan proyek benar-benar siap dan memenuhi standar sebelum diresmikan, menghindari insiden atau kritik publik.
Di sisi lain, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan tampak lebih optimistik dan mendorong percepatan. Ia bahkan menyebut target tanggal spesifik:
“Pokoknya tanggal 24 Desember malam kita coba buka pelan-pelan, lalu 31 Desember juga kita upayakan. Tolong doanya, bismillah,” tutur Farhan.
Ambisi Farhan ini juga dikaitkannya dengan proyek strategis lain, yaitu elektrifikasi kereta api Padalarang-Rancaekek, yang disebutnya bisa terwujud lebih cepat jika flyover ini beroperasi.
Titik Krusial: Koordinasi atau Sinkronisasi Pencitraan?
Perbedaan nada antara “kehati-hatian” AHY dan “target spesifik” Farhan mengundang analisis. Di satu sisi, ini bisa dilihat sebagai pembagian peran yang wajar: pusat sebagai penjamin standar teknis dan keselamatan, daerah sebagai pihak yang paling mengejar dampak langsung bagi warganya.
Namun, di sisi lain, muncul pertanyaan apakah kedua pihak telah benar-benar menyinkronkan skenario dan timeline yang sama. Janji pembukaan di penghujung tahun, yang merupakan momen politik dan publik yang sensitif, berisiko menciptakan ekspektasi tinggi di masyarakat. Jika nanti ternyata pembukaan harus ditunda karena pertimbangan teknis dari pusat, bisa memunculkan kekecewaan publik dan narasi “janji tidak ditepati” yang kontraproduktif.
Flyover Nurtanio: Ujian Kolaborasi Pusat-Daerah di Atas Rel
Flyover Nurtanio bukan sekadar proyek infrastruktur fisik. Ia menjadi miniatur ujian bagi efektivitas kolaborasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Keberhasilan proyek ini tidak hanya diukur dari kokohnya struktur beton, tetapi juga dari mulusnya koordinasi, kejelasan komando, dan kemampuan memenuhi ekspektasi publik yang telah dibangun.
Masyarakat Bandung kini menunggu: akankah flyover ini benar-benar menjadi hadiah akhir tahun yang mulus, atau justru menjadi pelajaran berharga tentang kompleksitas sinkronisasi kebijakan di tingkat tapak? Jawabannya akan terlihat pada 24 dan 31 Desember 2025 mendatang. (**)
