[Locusonline.co] Garut — Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menekankan pentingnya menaikkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai pondasi utama dalam pemenuhan aspirasi masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2027 di Kecamatan Tarogong Kidul dan Tarogong Kaler.
“Kehadiran pimpinan daerah dalam Musrenbang bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis untuk mengawal aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan visi besar pembangunan Kabupaten Garut ke depan,” ujar Putri Karlina di Kantor Kecamatan Tarogong Kaler, Selasa (27/1).
Realistis dalam Mengakomodasi Usulan: Paradoks Pendapatan Daerah
Di hadapan peserta Musrenbang, Wakil Bupati menyampaikan penjelasan yang realistis terkait kemampuan anggaran daerah. Ia mengakui bahwa tidak semua usulan masyarakat dapat diakomodasi secara finansial, sehingga diperlukan penetapan skala prioritas yang ketat.
“Jadi kalau intinya mah kan ini kebijakan Pak Bupati, jadi musrenbang itu harus dihadiri oleh kepala daerah untuk mendengarkan, mengawal, walaupun tidak semuanya terakomodir ya. Tapi selain mengawal, mendengarkan, kita pun semacam menyuntikkan doktrin yaitu bahwa pembangunan itu harus seperti apa dan Garut akan seperti apa,” ungkapnya.
Putri Karlina memberikan analogi sederhana namun mendalam. Ia menyatakan bahwa untuk membiayai kebutuhan sosial yang besar, seperti perbaikan infrastruktur dan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang banyak diusulkan, Garut harus terlebih dahulu memperkuat ekonomi makronya.
“Makanya kita sama-sama membooster PDRB dulu biar itu kan paradoks PDRB, PAD-nya naik juga. Kalau PDRB naik, PAD pasti naik. Karena kan PDRB menunjukkan seberapa banyak orang mampu berbelanja atau menghasilkan barang jasa,” jelasnya.
Dari APBD ke Kemandirian Ekonomi: Tantangan dan Harapan Baru
Wakil Bupati berharap Musrenbang di dua kecamatan yang disebut sebagai “jantung” Kabupaten Garut ini dapat melahirkan inovasi program yang tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami berharap lahirnya program-program yang tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi mampu menciptakan kemandirian ekonomi wilayah,” tegas Putri.
Pernyataan ini sejalan dengan tema RKPD 2027 yang telah digariskan Bupati Garut, yaitu “Pemerataan Akses Layanan Dasar dan Peningkatan Produktivitas Daerah”. Fokus pada produktivitas menjadi kunci untuk mendongkrak PDRB, yang pada gilirannya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kapasitas fiskal pemerintah untuk membiayai program-program pembangunan, termasuk yang bersifat sosial.
Memutus Siklus Ketergantungan pada APBD
Penekanan Putri Karlina pada PDRB mengindikasikan strategi pembangunan Garut yang mulai bergeser dari pendekatan konsumtif ke pendekatan produktif. Beberapa implikasi dan kemungkinan program yang dapat digulirkan adalah:
- Penguatan Sektor Unggulan: Mengidentifikasi dan mendukung sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi dan potensi penyerapan tenaga kerja besar, seperti pertanian modern, agroindustri, pariwisata berbasis budaya dan alam, serta ekonomi kreatif.
- Dukungan kepada UMKM dan Koperasi: Menciptakan ekosistem yang mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi untuk naik kelas, dengan akses permodalan, teknologi, dan pasar yang lebih luas.
- Peningkatan Investasi: Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik penanam modal yang dapat membuka lapangan kerja baru dan mentransfer teknologi.
- Pembangunan SDM Berkualitas: Menyelaraskan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja dan industri masa depan.
Dengan pendekatan ini, diharapkan terjadi siklus yang positif: peningkatan PDRB akan meningkatkan PAD, yang memungkinkan anggaran yang lebih besar untuk layanan dasar dan infrastruktur, yang pada akhirnya kembali mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Kehadiran Wakil Bupati dalam Musrenbang ini mengirimkan sinyal kuat tentang komitmen pemerintah daerah untuk mendengarkan sekaligus mengarahkan pembangunan. Pesan tentang pentingnya PDRB menjadi pengingat bahwa kesejahteraan jangka panjang tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah, tetapi lebih pada kemampuan kolektif masyarakat untuk menciptakan nilai ekonomi.
Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menciptakan ekonomi yang produktif akan menjadi kunci bagi Garut untuk memenuhi aspirasi pembangunannya tanpa terjebak dalam ketergantungan fiskal yang berlebihan. (**/SM)
