[Locusonline.co] Bandung– Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memulai pendekatan pembangunan yang lebih detail dengan memetakan permasalahan spesifik di tingkat kelurahan. Sasaran pertama adalah Kelurahan Samoja, dengan fokus utama pada penyelesaian genangan akibat limpasan drainase dari Jalan Lingkar Selatan dan perbaikan sistem penerangan jalan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan usai mengikuti Siskamling Siaga Bencana, Selasa (10/2), menyebut permasalahan di Samoja cukup “khas” karena berkaitan dengan aliran air dari jalan utama ke permukiman.
Fokus 1: Mengatasi Limpasan dan Genangan “Khas” dari Jalan Raya
Farhan menjelaskan bahwa masalah utama di Samoja bukanlah titik banjir besar, melainkan genangan dan limpasan air yang berulang dari Jalan Lingkar Selatan ke pemukiman warga. Karakter masalah ini berbeda dengan banjir sungai meluap dan memerlukan pendekatan teknis khusus.
“Bukan titik banjir yang besar, tapi seperti biasa ya, genangan ya, limpasan. Itu memang harus kita perbaiki. Terutama untuk memperbaiki sistem aliran,” ujar Farhan.
Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi yang akan dilakukan lebih pada perbaikan saluran drainase sekunder, gorong-gorong, dan sistem pengaturan aliran air di tingkat permukiman agar limpasan dari jalan tol dapat dibuang dengan lancar, tidak menggenangi rumah warga.
Fokus 2: Perbaikan Penerangan Jalan sebagai Bagian dari Pelayanan Dasar
Selain drainase, Farhan langsung menugaskan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk segera menangani keluhan terkait penerangan jalan.
“Untuk PJL (Penerangan Jalan Lingkungan), PJG (Penerangan Jalan Gang), dan PJU (Penerangan Jalan Umum) itu kalau yang bisa diperbaiki langsung perbaiki. Bagian dari pelayanan dari Dishub,” perintahnya.
Inisiatif ini menunjukkan prioritas pada keamanan dan kenyamanan publik dasar. Penerangan jalan yang memadai tidak hanya soal estetika, tetapi juga menyangkut keselamatan warga beraktivitas pada malam hari dan pencegahan tindak kriminalitas.
Rembug Anggaran: Transisi dari “Atas Bawah” ke Musrenbang RW
Farhan juga mengungkapkan bahwa Pemkot sedang mempelajari ulang mekanisme anggaran untuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). LKK yang selama ini menjadi saluran pemberdayaan masyarakat dinilai perlu mendapatkan “stimulan yang lebih” agar efektif, meski belum ada keputusan final.
Yang lebih penting, Farhan menekankan perubahan filosofi dalam perencanaan anggaran. Mekanisme saat ini telah bergeser dari model “top-down” (pemerintah menentukan) ke model partisipatif berbasis rembuk warga di tingkat Rukun Warga (RW).
“Kalau dulu kan yang menentukan pemerintah. Kalau sekarang berdasarkan rembuk keluarga. Jadi kita Musrenbang level RW yang dilaksanakan langsung,” jelas Farhan.
Pergeseran ini sejalan dengan strategi kewilayahan yang gencar digaungkannya. Dengan mendengarkan langsung aspirasi dari tingkat RW, diharapkan program pembangunan—termasuk perbaikan drainase dan PJU di Samoja—benar-benar menyentuh kebutuhan paling mendasar dan spesifik warga.
Strategi Baru: Pemetaan Masalah Spesifik Kelurahan sebagai Pendekatan Baru
Intervensi di Kelurahan Samoja ini menjadi prototipe atau model pendekatan baru Pemkot Bandung. Alih-alih program besar yang seragam, strateginya adalah:
- Turun dan Petakan: Pemimpin dan jajaran teknis turun langsung ke kelurahan untuk mengidentifikasi masalah unik (“khas”) daerah tersebut.
- Fokus pada Infrastruktur Dasar: Menyelesaikan masalah fundamental yang langsung dirasakan warga: air (drainase) dan cahaya (penerangan).
- Eksekusi Cepat dan Monitoring: Masalah yang bisa langsung dibenahi (seperti lampu mati) ditugaskan ke dinas teknis untuk segera ditindaklanjuti, dilanjutkan dengan monitoring.
- Melibatkan Warga dalam Perencanaan: Menggunakan forum Musrenbang RW sebagai dasar pengambilan keputusan anggaran dan program.
Dari Solusi Reaktif ke Pembangunan Preventif dan Partisipatif
Pendekatan di Samoja menunjukkan evolusi dalam tata kelola kota:
- Dari Reaktif ke Preventif: Memperbaiki sistem aliran drainase adalah investasi untuk mencegah genangan di masa depan, bukan hanya menanggulangi saat banjir.
- Dari Sektoral ke Terintegrasi: Penyelesaian masalah tidak hanya melibatkan satu dinas (misal: PUPR untuk drainase), tetapi terintegrasi dengan dinas lain (Dishub untuk PJU) dan melibatkan proses sosial (Musrenbang RW).
- Dari Project-based ke Area-based: Fokusnya adalah membenahi satu wilayah (kelurahan) secara komprehensif, bukan hanya membangun satu proyek fisik.
Jika berhasil, model Samoja ini dapat direplikasi ke kelurahan lain di Bandung yang memiliki permasalahan infrastruktur dasar yang spesifik, menandai era baru pembangunan yang lebih bottom-up, responsif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah akar di tingkat komunitas terkecil. (**)
