Modus Operandi: Skema ‘Inbreng’ dan Manipulasi NPL
Anatomi kejahatan ini semakin benderang melalui testimoni saksi berinisial PMP, karyawan PT BIJ Garut, yang membongkar modus operandi pemberian dana kepada oknum legislatif. Berdasarkan keterangannya, oknum tersebut diduga menerima uang “inbreng” yang bersumber dari banking crime (tindak pidana perbankan).
Secara spesifik, nominal yang mengalir ke kantong oknum anggota DPRD Garut tersebut diestimasi mencapai Rp85.000.000. Dana tersebut berasal dari akumulasi penyimpangan kredit fiktif, kredit nominatif dengan disparitas saldo, serta upaya sistematis untuk menutupi Non-Performing Loan (NPL) atau rasio kredit macet bank agar tetap terlihat sehat secara administratif.
“Uang itu, selain digunakan untuk fee pihak ketiga dan memanipulasi rasio NPL, juga dialokasikan sebagai uang inbreng kepada oknum anggota DPRD sebesar Rp85 juta,” ungkap saksi PMP dalam berita acara yang menjadi sorotan.
Langkah Taktis dan Pengawalan Kasus
Menanggapi indikasi adanya stratifikasi jabatan yang menghambat proses hukum, GLMPK berkomitmen untuk terus melakukan pengawalan secara komprehensif. Dalam waktu dekat, organisasi ini akan melayangkan surat resmi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Garut guna memastikan penyidik memiliki basis data yang utuh mengenai keterlibatan pihak legislatif. “Kami tidak akan membiarkan ada pihak yang menggerogoti uang negara mendapatkan perlakuan istimewa. Penegakan hukum harus dilakukan secara equality before the law (kesamaan di hadapan hukum) tanpa memandang posisi politik,” pungkas Bakti mengakhiri pernyataannya. (Asep Ahmad)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
