[Locusonline.co] BANDUNG – Sebuah isu yang meresahkan mengguncang publik. Sebuah akun keamanan siber, VECERT Analyzer, pada 29 Maret 2026 mengumumkan dugaan kebocoran besar-besaran data kependudukan milik lebih dari satu juta warga Kota Bandung. Pelaku yang disebut adalah kelompok peretas “Petrusnism” .
Menanggapi hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) angkat bicara. Hasil pemeriksaan menyeluruh bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyimpulkan: data tersebut tidak berasal dari server Disdukcapil Kota Bandung .
Tiga Kejanggalan Teknis yang Terungkap
Kepala Disdukcapil Kota Bandung, Tatang Muhtar, bersama tim teknis melakukan investigasi mendalam. Setidaknya tiga kejanggalan ditemukan yang membuktikan bahwa data tersebut bukan berasal dari sistem resmi Pemerintah Kota Bandung :
- Cakupan Wilayah yang Tidak Spesifik
Data yang beredar tidak hanya berisi informasi warga Kota Bandung, tetapi juga ditemukan alamat dari wilayah Kabupaten Bandung. Hal ini mengindikasikan bahwa data tersebut merupakan himpunan dari berbagai sumber, bukan satu database resmi milik Disdukcapil Kota Bandung . - Struktur Data Tidak Standar SIAK
Penamaan dan struktur elemen data tidak sesuai dengan standar Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang merupakan sistem resmi dan baku yang digunakan secara nasional dalam pengelolaan data kependudukan . - Format Tanggal yang Berbeda
Dalam sistem SIAK, format penulisan tanggal menggunakan angka dua digit untuk bulan (misal: 01 untuk Januari). Sementara pada data yang diklaim bocor, ditemukan format penulisan yang berbeda. Perbedaan teknis ini memperkuat indikasi bahwa data tersebut tidak diambil dari sistem resmi Disdukcapil.
Sistem SIAK Terpusat, Server Daerah Tak Simpan Data
Salah satu poin paling krusial dalam klarifikasi ini adalah fakta bahwa sejak tahun 2021, pengelolaan database SIAK telah dialihkan dan dipusatkan di Kementerian Dalam Negeri .
Artinya, seluruh data kependudukan Indonesia, termasuk warga Kota Bandung, tidak lagi disimpan secara lokal di server milik pemerintah daerah. Disdukcapil Kota Bandung kini hanya memiliki akses untuk mengelola data, namun database utama (master data) berada di pusat .
Konsekuensinya, potensi kebocoran yang bersumber dari server Disdukcapil Kota Bandung menjadi sangat kecil kemungkinannya terjadi.
Penyelidikan Berlanjut: NIK Rawan Disalahgunakan
Meskipun data tersebut dipastikan bukan dari server Disdukcapil, Pemkot Bandung bersama BSSN masih terus melakukan penelusuran untuk memastikan asal-usul data yang beredar .
Ketua Tim Pengolahan dan Penyajian Data Disdukcapil, Yuanda Gustazi, mengingatkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) saat ini menjadi kunci utama di hampir seluruh layanan publik, mulai dari perbankan, kesehatan, hingga kepolisian . Hal ini membuat NIK menjadi target empuk jika jatuh ke tangan yang salah, meskipun sumber kebocorannya bukan dari Disdukcapil.
“Sehingga sekarang yang menggunakan NIK itu kan tidak hanya di Disdukcapil, hampir di seluruh layanan. Seperti layanan bank, kepolisian, semua berawal dari NIK dulu,” ujar Yuanda.
Imbauan untuk Masyarakat
Pemerintah Kota Bandung mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Pemkot memastikan pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan normal dan aman.
Masyarakat juga diimbau untuk terus berhati-hati dalam membagikan data pribadi di berbagai platform digital, serta memastikan hanya memberikan informasi kependudukan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan kebutuhan layanan yang jelas. (**)
