LOCUSONLINE, BANDUNG – Pakar Hukum Tata Negara Unpad, Profesor Susi Dwi Harijanti, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (Unpad), menyatakan bahwa penguatan UUD 1945 dan konstitusi sangat bergantung pada kesehatan sistem politik di Indonesia. Selasa, 18 Maret 2025
Dalam acara virtual Forum Insan Cita bertema “Indonesia Gelap atau Terang: Perspektif Ilmu Ekonomi, Politik dan Hukum” (16/3/2025), Prof. Susi menyoroti permasalahan mendasar terkait lemahnya penegakan dan kepatuhan terhadap sistem politik yang berujung pada kelemahan UUD 1945.
Prof. Susi menegaskan bahwa upaya penguatan UUD 1945 tidak cukup hanya melalui norma hukum, melainkan harus melalui perbaikan sistem politik yang selama ini belum berjalan sehat.
“Penguatan UUD 1945 tidak cukup hanya melalui norma hukum, melainkan harus melalui perbaikan sistem politik,” ungkap Profesor susi Dwi Harijanti.
Baca Juga :
Kegagalan Serahkan Audit BPKP Ancam Hukum Tidak Adil dan Berpotensi Jadi Peradilan Sesat, Tom Lembong Menuntut Transparansi Proses Hukum
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Profesor Susi Dwi Harijanti menekankan ketidakmungkinan memisahkan hukum tata negara dengan hukum politik, namun di Indonesia, perubahan pada hukum tata negara dan konstitusi seringkali tidak diiringi dengan perbaikan sistem politik. Kondisi inilah yang menyebabkan berbagai permasalahan hukum dan politik di Indonesia.
“Di Indonesia, perubahan pada hukum tata negara dan konstitusi seringkali tidak diiringi dengan perbaikan sistem politik,” tegasnya.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
