LOCUSONLIN, GARUT – Dugaan Tipikor Hantui Salah Satu Partai Politik di Kota Intan; Ada-ada saja ulah salah satu oknum petinggi salah satu Partai Politik (parpol) yang satu ini. Oknum politikus ini diduga kuat melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dengan menggunakan anggaran hibah yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Garut.
Bantuan dana hibah ke Partai Politik disebut juga sebagai Banpol (bantuan politik). Salah satu partai ini diduga menerima lebih dari Setengah Miliar Rupiah di Tahun Anggaran (TA) 2023. Setelah uang Banpol masuk ke rekening partai, uang tersebut langsung dimutasi ke nomor rekening pribadi.
Setelah itu, selanjutnya uang itu digunakan untuk berbagai kegiatan partai yang melibatkan perwakilan kader di seluruh kecamatan se Kabupaten Garut. Lalu, apa saja dugaan yang bisa dikategorikan sebagai dugaan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) dari penggunaan uang Banpol tersebut ?
Berikut rincian kegiatan dan modus yang diduga oleh oknum politikus tersebut, sehingga dianggap harus dilakukan kajian dan proses hukum, karena ditenggarai telah menggunakan kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan anggaran sehingga dianggap bisa merugikan partai politik dan negara.
Menurut salah satu sumber Surat Kabar Locus, anggaran tersebut diterima Partai Politik sekitar Bulan April Tahun 2023 melalui rekening BJB sekitar Rp 500 Jutaan, kemudian beberapa hari kemudian uang tersebut di mutasi ke rekening pribadi oknum politikus dengan jumlah kurang lebih sesuai yang diterima partai dan hanya menyisakan sekitar Rp 50 ribuan.
“Datanya akurat kang. Hanya saja saya belum tahu persis bagaimana dengan peraturan hukum yang ada di negara kita atau di Kabupaten Garut. Apakah diperbolehkan dana hak parpol dimutasi ke rekening pribadi,” ujar sumber yang meminta identitasnya tidak disebutkan.
Lanjut, sumber juga menjelaskan, dari dokumen kegiatan berupa keterangan yang disertai dengan lampiran foto disebutkan ada kegiatan pertemuan dalam rangka tugas dan fungsi Partai Politik. Sementara berdasarkan pengetahuannya, foto yang digunakan dalam laporan tersebut merupakan kegiatan sosialisasi 4 pilar yang dilaksanakan salah satu Anggota DPRD Provinsi Jabar.
“Saya juga sedang berdiskusi dengan sejumlah pihak, apakah penggunaan foto kegiatan sosialisasi 4 pilar digunakan untuk kegiatan partai politik melanggar aturan atau tidak. Sementara yang saya ketahui, bahwa sosialisasi 4 pilar itu menggunakan anggaran khusus sebagai Anggota DPRD Jabar, bukan menggunakan anggaran Banpol,” tandasnya.
Selain itu, sumber juga dengan detail menjelaskan, ada catatan sejumlah pengeluaran transport untuk ketua dan sekretaris dan para ketua partai se Dapil 1 sampai dengan Dapil 6 pada acara pendidikan politik, pembekalan restra Pemilu tahun 2024, acara konsolidasi organisasi silaturahmi dengan pengurus partai serta nara sumber pendidikan politik.
“Nilai dari keseluruhan cukup fantastis. Namun, dari salah satu pengeluaran dari kegiatan tersebut, salah seorang yang sudah dikonfirmasi mengaku tidak menerima sesuai dengan data yang tercatat dalam buku kas pengeluaran partai ” terangnya.
Sumber menambahkan, dirinya mengaku peduli dengan partai politik dan oknum politikus tersebut sehingga membuka data ini ke media. Selanjutnya, dia juga akan berkoordinasi dengan pihak aparat penegak hukum untuk memberikan peringatan.
“Insya Allah niat saya baik kang, saya hanya ingin mengingatkan pihak-pihak terkait agar lebih berhati-hati dalam penggunaan anggaran negara yang diperuntukan bagi masyarakat banyak, tidak terkecuali untuk kader partai politik. Perlu diingat, penggunaan anggaran yang berasal dari keuangan negara harus digunakan secara transfaran, akuntable dan tepat sasaran,” terangnya.
Berhadapan Dengan BPK RI
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol (kesbangpol) Kabupaten Garut, Nurrodin saat dihubungi Surat Kabar Locus, Selasa (09/04/2024) mengatakan, Banpol bisa diberikan kepada partai politik setelah parpol terkait mengajukan proposal. “Harus melalui pengajuan proposal kepada pemkab Garut,” ujarnya.
Menurut Nurrodin, SPJ (surat pertanggung jawaban) dana bantuan politik yang diberikan Pemkab Garut kepada parpol harus diserahkan kepada Bupati Kabupaten Garut sampai batas waktu akhir rahun. Sementara, pemeriksaannya dilakukan langsung oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Republik Indonesia.
“Kami menilai SPJ dari setiap parpol itu dari objek kegiatannya. Partai harus merancang kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang diatur Parpol, seperti pembinaan kader partai melalui konstituen dan kegiatan lainnya. Maka SPJ yang dilaporkan kepada bupati harus seperti itu,” katanya.
Nurrodin menegaskan, kalau saja ada laporan SPJ dari partai politik yang dilaporkan kepada bupati tidak sesuai dengan rancangan yang diajukan pada proposal pengajuan, maka itu bertentangan dengan ketentuan dan akan menjadi temuan pihak BPK RI.
“Kalau dalam pengajuannya itu A, maka laporannya pun harus A. Kalau semisal laporannya menjadi B, maka tentu itu tidak diperbolehkan,” terangnya.
Ketika dikonfirmasi tentang adanya temuan dari BPK RI terkait dengan penggunaan anggaran banpol selama ini, Nurrodin menegaskan, setiap tahun temuan itu ada. Namun tentu, pihak BPK hanya memberikan sangsi administratif saja, seperti kekurangan SPJ dan jumlah peserta yang hadir kurang dari yang ditentukan, maka itu harus diperbaiki,” imbuhnya.
Nurrodin berpesan kepada semua parpol penerima dana hibah, agar menggunakan anggaran itu sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan proposal yang diajukan. “Dari mulai proses pengajuan proposal dana parpol, penggunaan serta SPJ kegiatannya harus sesuai. Intinya itu,” tandasnya.
Nurrodin menambahkan, untuk Tahun 2024, pencairan dana Parpol hanya akan dicairkan sampai bulan Agustus, karena nanti DPRD Kabupaten Garut akan berakhir di tanggal 14 Agustus 2024. “Untuk selebihnya nanti akan dikaji terlebih dahulu,” ujarnya.
Berkaitan dengan dugaan Tipikor pada penggunaan dana bantuan parti politik, Nurrodin mengaku tidak bisa mengomentari itu karena bukan kapasitasnya. Ia kembali menegaskan, pihak Kesbangpol hanya melihat SPJ itu sesuai dengan proposal yang diajukan.
“Untuk dugaan Tipikor saya tidak bisa berkomentar banyak. Kami hanya menekankan kepada semua parpol untuk menggunakan dana hibah sesuai dengan ketentuan,” jelasnya.
Pewarta: Asep Ahmad
Editor: Bhegin
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
Bergabunglah dengan Tim Jurnalis Kami!
Apakah kamu memiliki passion dalam menulis dan melaporkan berita? Inilah kesempatan emas untuk bergabung dengan situs berita terkemuka kami! Locusonline mencari wartawan berbakat yang siap untuk mengeksplorasi, melaporkan, dan menyampaikan berita terkini dengan akurat dan menarik.🔗 Tunggu apa lagi!
Daftar sekarang dan jadilah bagian dari tim kami!
