“Dia (Evelin) mau tau informasi, makanya dia menghubungi Bintoro sebagai Kasat Reserse,” ucap dia.
Baca juga :
Pemkab Lampung Selatan Buka Pendaftaran Kerja Sama Media Secara Online
Pada pertemuan itulah kata Kaligis, Evelin memberikan uang cash senilai Rp 240 Juta kepada Bintoro untuk biaya operasional.
“Bintoro bilang, ini pembunuhan tidak bisa SP3,”kata Kaligis.
Kaligis mengatakan, berdasarkan keterangan yang dia peroleh dari Bintoro, Evelin tetap memberikan uang Rp 240 Juta kepada kliennya itu meski sudah dikatakan kasus Arif dan Bayu tidak bisa SP3.
“Klien kami bilang tidak tau apa hubungannya uang Rp 240 Juta dengan SP3, karena kasus juga tetap jalan,”ucapnya.
AKPB Bintoro sudah menjalani sidang kode etik di gedung Promoter Polda Metro Jaya pada Jumat, 7 Februari 2025. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam mengatakan, majelis sidang Komisi Kode Etik Polri menilai Bintoro terebukti menerima suap dari tersangka pembunuhan, dan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
“Dia di-PTDH,” kata Komisioner Kompolnas Choirul Anam saat memberikan perkembangan sidang KKEP kepada wartawan di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2025.
Baca juga :
Beredar Isu Oknum Tim Pendukung Tawarkan Jabatan Mengatasnamakan Bupati Terpilih di Lampung Selatan
Anam menyampaikan, AKBP Bintoro sudah mengakui perbuatannya soal menerima sejumlah uang. “Dia mengaku kalau perbuatan yang dilakukan itu salah,” ucap dia.
Alasan Majelis Kode Etik memberi sanksi PTDH kepada Bintoro, karena terbukti menerima suap dari Arif dan Bayu melalui kuasa hukumnya.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
