“Apa yang disampaikan Ketua Komjak harus dibuktikan. Jangan menggiring opini tanpa data. Kalau memang ada intervensi, jaksa bisa langsung melapor ke polisi. Itu lebih tepat daripada menyampaikannya secara terbuka dan memunculkan kegaduhan,” ujar Bakti saat ditemui di kantornya, Minggu (8/6/2025).
Menurut Bakti, pernyataan seperti ini berisiko menimbulkan framing negatif terhadap kota Bandung dan bisa mencoreng reputasi para penegak hukum yang bekerja profesional.
“Bandung bukan kota oknum ormas, tapi kota yang beradab. Jika memang ada intervensi, sebutkan siapa jaksa yang mendapat tekanan. Dorong mereka melapor ke polisi,” ujarnya.
Baca juga :
Kerugian Rp. 180 Milyar, Bukti Dugaan Korupsi DPRD Garut Hilang di Sekwan?
Holil Aksan: Korupsi Bukan Pajak, Pengembalian Uang Tak Hapus Dosa Pencuri Uang Rakyat
Bakti juga menegaskan agar jangan sampai pihak-pihak berkuasa yang terlibat justru berlindung di balik nama ormas.
“Jangan sampai yang mengintervensi itu oknum tikus berdasi yang punya jabatan, lalu dilemparkan seolah-olah ormas yang salah. Masyarakat sekarang sudah cerdas. GLMPK percaya jaksa di Bandung itu hebat-hebat,” tutupnya.
Baca juga :
Kasus ini mencerminkan tantangan serius dalam penegakan hukum di daerah dan membuka kembali diskusi publik mengenai independensi jaksa serta perlindungan aparat penegak hukum dari tekanan eksternal. (AA/Red.01***)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
