ArtikelBencanaHukumLingkungan HidupNasionalNewsOpini

Jejak Kontroversi Raja Juli Antoni dari Laut Disertifikasi hingga Hutan Dilucuti

bhegins
×

Jejak Kontroversi Raja Juli Antoni dari Laut Disertifikasi hingga Hutan Dilucuti

Sebarkan artikel ini

“Hutan hilang bukan karena pencuri kayu, tapi karena pena pejabat yang terlalu ringan menandatangani.”

Gemini Generated Image u8lquau8lquau8lq
Foto istimewa Ai

Ketika Kursi Menteri Jadi Mesin Disclaimers “Hutan hilang bukan karena pencuri kayu, tapi karena pena pejabat yang terlalu ringan menandatangani.”

LOCUSONLINE, JAKARTA – Kementerian Kehutanan makin mirip call center: setiap ada kebijakan janggal, jawabannya seragam “tidak tahu”, “bukan saya”, “sudah sesuai prosedur”. Namun deretan kebijakan yang ditandatangani, disahkan, atau minimal dilewati tanpa rem, sudah keburu meninggalkan catatan kehancuran ekologis dari Sumatera sampai ke Tangerang.

Nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kembali masuk ruang terdakwa politik, bukan melalui sidang pengadilan, melainkan lewat desakan mundur dari DPR buntut banjir bandang, deforestasi brutal, dan skema peralihan izin hutan yang dinilai, meminjam istilah legislatif, “ugal-ugalan dan tak punya sense of crisis.”

tempat.co

Kecerobohan Politik Berkedok Legalitas

Dalam rapat Komisi IV DPR RI, Usman Husin melontarkan kalimat telak:
“Anda tidak mengerti darurat kehutanan. Ini bukan sekadar administrasi, ini nyawa rakyat.”

Poin yang disorot:

  • Izin pelepasan hutan tetap terbit meski Sumatera gundul dan banjir bandang menewaskan ratusan warga.
  • Otoritas kehutanan dituding berperan sebagai “broker legal” alih fungsi hutan.

Raja Juli membantah. Jawabannya standar:

  • Tidak pernah menerbitkan izin baru.
  • Hanya menjalankan instruksi Presiden.
  • Semua keputusan “berdasarkan kajian”.

Namun di lapangan, izin-izin itulah yang menjadi palu godam lanjutan deforestasi.

Kasus Paling Brutal: Hutan Lindung Disulap Jadi APL

Pada Februari 2024, status ratusan ribu hektare hutan lindung berubah menjadi Area Peruntukan Lain (APL).

Implikasinya:

  • Hutan yang seharusnya menjadi benteng ekologis berubah menjadi real estate potensial.
  • Perusahaan sawit dan tambang kembali dapat panggung.

Kritik akademisi dan NGO kehutanan “Konversi ini bukan administrasi, ini amputasi fungsi ekologis.”

Fakta Ironis: Ketegasan pada Rakyat, Kekebalan pada Korporasi

Penegakan hukum lingkungan terkesan selektif:

  • Petani adat bisa dipenjara karena mengelola kebun turun-temurun.
  • Korporasi dengan ribuan hektare pembakaran lahan dilabeli “perbaikan administrasi.”

Domino, Lahan, dan Politik Titipan

Foto viral Raja Juli bermain domino dengan eks pelaku pembalakan liar, Azis Wellang, bukan sekadar “momen santai”. Ia memperlihatkan betapa kedekatan informal bisa lebih kuat daripada otoritas formal.

Ditambah pembentukan Tim FOLU Net Sink 2030 yang diisi kader PSI dengan honor jumbo:

Tinggalkan Balasan

banner-amdk-tirta-intan_3_1
previous arrow
next arrow