UMSK 2026 tetap berlaku mulai 1 Januari 2026. Pemerintah juga menegaskan larangan bagi pengusaha untuk menurunkan upah pekerja yang sudah menerima upah di atas ketentuan UMSK. Di atas kertas, buruh aman. Di lapangan, pengawasan sering kali masih sebatas spanduk sosialisasi.
Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat, Muhamad Sidarta, yang juga Wakil Ketua LKS Tripartit Provinsi Jawa Barat dari unsur serikat pekerja, mengapresiasi terbitnya revisi UMSK yang diterima tepat di awal tahun. Namun ia menilai hasil revisi tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi persoalan yang ada.
“Ini mungkin masih ada masalah di seputar birokrasi memahami dan mengimplementasikan isi PP 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan,” ujar Sidarta, Kamis (1/1/2026). Melansir berita koran.pikiran-rakyat.com
Menurutnya, celah kebijakan masih terbuka lebar, bukan karena aturannya kurang tebal, melainkan karena pemahaman dan pelaksanaannya yang kerap tersendat. Ia mendorong agar kekeliruan segera dikoreksi melalui dialog sosial yang jernih dan terbuka.
“Kalau perlu kita adakan FGD bersama dengan menghadirkan pakar atau ahli di bidangnya supaya fair, menghindari klaim sepihak,” katanya.
Sidarta menegaskan, serikat pekerja melalui LKS Tripartit Jawa Barat bahkan siap membuka ruang dialog sosial secara terbuka dengan melibatkan media. Tujuannya agar tidak ada pihak yang merasa disudutkan, apalagi merasa paling benar sendiri.
Revisi UMSK ini kembali menunjukkan satu pola lama yang berulang: kebijakan lahir setelah dorongan menguat, kalender berganti, dan suara buruh makin keras terdengar. Pemerintah bergerak, buruh mengapresiasi, tapi tetap memberi catatan. Karena di Jawa Barat, upah memang bisa direvisi cepat, namun keadilan pengupahan sering kali butuh waktu lebih panjang untuk benar-benar terasa.*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
