LOCUSONLINE, GARUT – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) melakukan audit langsung terhadap tata kelola anggaran dan pembangunan infrastruktur Desa Panggalih, Kabupaten Garut. Audit ini bukan sekadar inspeksi rutin, melainkan respons atas keluhan warga yang lebih dulu viral di media sosial ketimbang sampai ke meja birokrasi.
KDM menegaskan, audit tersebut dilakukan untuk memastikan transparansi anggaran desa sekaligus meluruskan berbagai isu yang berkembang, dari jalan rusak hingga tudingan konflik kepentingan di tingkat lokal.
Gaji Kades, Integritas, dan Uang Dinas ala Kadarnya
Dalam dialog terbuka dengan Kepala Desa Panggalih, terungkap bahwa penghasilan tetap (siltap) kepala desa di Garut hanya sekitar Rp3,3 juta per bulan. Anggaran operasional dan perjalanan dinas pun tak kalah irit, hanya sekitar Rp10 juta per tahun. Kondisi ini, menurut KDM, membuat perangkat desa kerap menalangi tugas negara dengan uang pribadi.
“Kita bicara efisiensi, tapi jangan sampai kemiskinan sistemik ini jadi pintu masuk korupsi,” ujar KDM, sembari menekankan bahwa integritas tidak boleh kalah oleh keterbatasan anggaran.
Jalan Cor Manual dan Vonis Cepat Rusak
Audit fisik difokuskan pada proyek pembangunan tahun 2025, mulai dari jalan lingkungan di tiga titik senilai Rp150 juta, gedung PAUD Rp90 juta, jembatan Rp60 juta, hingga Tembok Penahan Tanah (TPT). Dari seluruh temuan, metode pengecoran jalan secara manual menjadi sasaran kritik utama.
Menurut KDM, cor adukan tangan bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal umur jalan yang “pendek tapi berulang” rusak cepat, diperbaiki lagi, dan kembali rusak.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
