LOCUSonline, JAKARTA – Di tengah sistem pendidikan yang masih sibuk mengejar angka kelulusan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah justru membuka “lowongan tak kasat mata” guru dengan kesabaran tingkat dewa dan kompetensi inklusif tingkat mahir.
Tahun 2026 ini, pemerintah menargetkan 1.500 guru mengikuti pelatihan Pendidikan Inklusif tingkat mahir. Namun hingga saat ini, realisasinya baru menyentuh sekitar 60 persen, sebuah angka yang, jika diibaratkan ujian, masih butuh remedial.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengakui bahwa program ini lahir bukan karena sistem sudah sempurna, melainkan justru karena masih banyak “PR nasional” dalam pendidikan inklusif.
Mulai dari stigma sosial terhadap anak berkebutuhan khusus, keterbatasan akses layanan, hingga minimnya guru dengan kompetensi khusus, semuanya masih menjadi menu harian yang belum terselesaikan.
“Tantangan pendidikan inklusif adalah memperkuat kapasitas guru agar mampu menghadirkan pembelajaran yang adaptif dan berkeadilan,” ujarnya dalam pembukaan program di SMP Negeri 16 Jakarta.
Dalam narasi resmi, pendidikan inklusif terdengar seperti utopia: semua anak belajar bersama tanpa diskriminasi. Namun di lapangan, konsep ini kerap berhadapan dengan realitas kelas padat, fasilitas terbatas, dan guru yang harus “serba bisa” tanpa cukup dukungan.
Karena itu, menurut Abdul Mu’ti, penguatan kapasitas guru, khususnya Guru Pendidikan Khusus (GPK) menjadi kunci. Guru tidak hanya dituntut mengajar, tetapi juga menciptakan ruang aman, nyaman, dan bebas sekat bagi seluruh murid.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
