Nada serupa disampaikan Bima Arya Sugiarto yang mengingatkan potensi “bencana elektoral” jika data kependudukan tidak akurat.
“Setiap pemilu kita dihadapkan pada isu yang sama, yaitu orang meninggal masih terdaftar,” ujarnya.
Masalah ini menjadi krusial terutama saat selisih suara tipis. Ketika hasil dipertanyakan, akar masalahnya sering kali kembali ke data yang tidak valid.
Menurutnya, legitimasi politik sangat bergantung pada validitas dan integrasi data. Tanpa itu, demokrasi bisa kehilangan pijakan.
Jika masalah sebelumnya terdengar serius, beberapa temuan di lapangan justru terdengar seperti satire kehidupan nyata. Bima mengungkap adanya laporan suami yang menyatakan istrinya meninggal padahal masih hidup.
Alasannya? Bisa jadi administratif, bisa juga personal.
Fenomena lain termasuk perceraian yang tidak dilaporkan, atau kematian yang tidak tercatat karena tidak ada kewajiban otomatis seperti kelahiran. Bahkan, beberapa daerah sampai memberikan insentif agar warga melaporkan kematian, sebuah pendekatan yang terdengar unik, namun menunjukkan betapa sulitnya menjaga data tetap akurat.
Di balik semua ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memikul beban besar: mencatat seluruh peristiwa penting warga, dari lahir hingga wafat termasuk segala dinamika di antaranya.
Menariknya, semua layanan ini diberikan secara gratis. Sebuah fakta yang patut diapresiasi, meski tantangannya tidak gratis.
Di satu sisi, Indonesia ingin melompat ke era identitas digital berbasis biometrik. Di sisi lain, masih ada data yang “tidak tahu” apakah seseorang hidup, meninggal, atau sekadar lupa dilaporkan.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
