Menanggapi hal tersebut, Asep Rahmat mengakui bahwa seluruh aspirasi tersebut bukan sekadar keluhan, melainkan persoalan nyata yang memiliki dasar kuat. Namun, seperti banyak persoalan struktural lainnya, solusi disebut masih “menunggu restu pusat.”
Ia menjelaskan bahwa salah satu kendala utama terletak pada syarat administratif, seperti keharusan memiliki Surat Keputusan (SK) atau Surat Penugasan (SP) dari kepala daerah untuk masuk ke sistem Dapodik. Di sisi lain, kebijakan pemerintah pusat yang membatasi pengangkatan honorer baru justru memperumit situasi di lapangan.
“Di satu sisi dibutuhkan, di sisi lain dibatasi. Ini yang menjadi dilema,” kira-kira begitu gambaran situasi yang disampaikan dalam forum tersebut.
Meski demikian, DPRD Garut memastikan tidak akan berhenti pada tahap mendengar. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat disebut akan terus dilakukan, dengan harapan lahirnya kebijakan baru yang lebih adaptif dan berkeadilan.
Audiensi ini sekali lagi menegaskan bahwa ruang komunikasi antara masyarakat dan pemangku kebijakan masih terbuka. Meski begitu, bagi para tenaga honorer, yang dibutuhkan bukan sekadar ruang bicara melainkan kepastian nyata atas status dan kesejahteraan mereka.
Di tengah dinamika ini, satu hal yang tetap konsisten: harapan. Meski sering diuji oleh regulasi, para honorer tetap datang, berbicara, dan percaya bahwa suatu hari, janji akan benar-benar berubah menjadi kebijakan.*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
