LOCUSonline, GARUT – Gedung DPRD Kabupaten Garut kembali menjalankan fungsi klasiknya: menjadi tempat curhat resmi para tenaga honorer yang nasibnya masih berada di antara “dibutuhkan” dan “belum diakui sepenuhnya.” Dalam audiensi bersama Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR), berbagai persoalan lama kembali disuarakan dengan nada yang kali ini lebih tegas, namun tetap penuh harap.
Pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Garut, Asep Rahmat, bersama anggota Fraksi Golkar Iman Alirahman itu berlangsung hangat, meski topik yang dibahas cukup “dingin” bagi kesejahteraan honorer. Forum ini tak sekadar ajang silaturahmi, melainkan juga ruang terbuka bagi para guru dan tenaga kependidikan untuk menyampaikan realitas yang mereka hadapi setiap hari.
Dalam forum tersebut, isu klasik kembali muncul ke permukaan: ribuan tenaga honorer masih belum memiliki kejelasan status. Di tengah tuntutan kerja yang tak kalah dengan pegawai tetap, mereka tetap bertahan dalam ketidakpastian. Kuota pegawai penuh waktu yang terbatas pun disebut semakin mempersempit peluang mereka untuk “naik kasta” menjadi tenaga yang lebih diakui secara administratif.
FAGAR juga menyoroti persoalan teknis yang berdampak besar, yakni masih banyaknya tenaga honorer yang belum tercatat dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Padahal, sistem ini ibarat “gerbang digital” menuju berbagai program pemerintah. Tanpa nama di dalamnya, harapan peningkatan kesejahteraan pun ikut tersendat.
Tak berhenti di situ, tenaga paruh waktu terutama tenaga teknis non-guru ikut menyuarakan keinginan untuk mendapatkan status penuh waktu. Sementara itu, isu penempatan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di bawah Dinas Pendidikan serta peningkatan insentif menjadi tambahan daftar panjang aspirasi yang disampaikan.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
