Di sisi lain, negara berkembang Eropa seperti Poland dan Hungary mengalokasikan sekitar US$10.000-US$11.000 per siswa, angka yang masih jauh lebih tinggi dibanding banyak negara berkembang lainnya.
Bagaimana dengan Indonesia? Secara total, anggaran pendidikan dalam APBN 2026 mencapai Rp757,8 triliun hingga Rp769,1 triliun, sebuah angka yang terdengar impresif dan bahkan memenuhi amanat konstitusi sebesar 20 persen dari total belanja negara.
Namun seperti pepatah lama: angka besar akan terasa kecil jika dibagi rata ke populasi besar.
Dengan jumlah peserta didik mencapai 63,5 juta jiwa, belanja pendidikan per siswa di Indonesia berada di kisaran Rp11,29 juta per tahun. Jika dibandingkan dengan Luxembourg, selisihnya bukan lagi jurang melainkan “benua”.
Sebagian anggaran ini juga digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menyerap sekitar Rp223 triliun. Sebuah kebijakan yang penting secara sosial, namun secara tidak langsung turut “membagi fokus” anggaran pendidikan.
Kondisi ini menegaskan satu hal: kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh niat kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas fiskal dan prioritas anggaran.
Di negara maju, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang didukung penuh. Di banyak negara berkembang, pendidikan sering kali masih harus berbagi panggung dengan kebutuhan mendesak lainnya.
Dengan kata lain, dunia pendidikan global saat ini masih seperti kelas besar: ada yang duduk di bangku depan dengan fasilitas lengkap, dan ada yang di belakang tetap belajar, tapi dengan keterbatasan.*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
