Ni Luh menegaskan, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata tidak tinggal diam. Berbagai langkah strategis terus dilakukan, mulai dari peningkatan infrastruktur, aksesibilitas, pendampingan, sertifikasi desa wisata berkelanjutan, hingga pemberian penghargaan bagi daerah berprestasi. Dengan kata lain, desa wisata tidak hanya diminta berkembang, tetapi juga “dinilai” layaknya siswa berprestasi.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan desa wisata bukan kerja satu pihak. Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama, termasuk melibatkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial atau CSR.
“Kami mengharapkan dukungan dari Kementerian Desa dan sektor swasta untuk bersama-sama membangun desa wisata yang berkualitas dan berdaya saing,” katanya.
Senada dengan itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta merupakan arahan langsung dari Prabowo Subianto. Dalam praktiknya, berbagai program CSR telah memberi dampak nyata bagi desa, mulai dari pengembangan desa tematik, peningkatan kapasitas UMKM, hingga pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan air bersih.
“Program CSR telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa. Ke depan, kami mengimbau BUMN dan sektor swasta untuk terus meningkatkan kontribusinya,” ujarnya.
Di balik optimisme tersebut, satu hal menjadi jelas: desa wisata kini bukan lagi sekadar destinasi, melainkan “alat kebijakan” yang diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan ekonomi desa. Tentu dengan catatan, seluruh pihak benar-benar bekerja, bukan hanya sibuk merayakan penghargaan.******
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
