Namun, perhatian publik juga tertuju pada wacana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jalan tol, sebuah ide yang langsung memicu diskusi, bahkan sebelum benar-benar matang. Menanggapi hal tersebut, Purbaya memilih nada hati-hati.
Ia menyebut rencana tersebut masih dalam tahap kajian dan akan dianalisis lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF). “Itu harus dianalisis dulu. Saya akan koordinasi, karena sekarang banyak sekali isu pajak yang tiba-tiba muncul,” ujarnya.
Ia juga mengakui belum mendalami secara detail rencana tersebut dan akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
Sebagai informasi, wacana PPN jalan tol memang tercantum dalam Rencana Strategis DJP 2025–2029 sebagai salah satu opsi untuk memperluas basis penerimaan negara. Namun seperti banyak rencana lain dalam dokumen strategis, implementasinya masih menunggu momentum yang dianggap “tidak menyakitkan” bagi masyarakat.
Di tengah situasi ini, satu hal menjadi jelas bahwa pemerintah mencoba menyeimbangkan antara kebutuhan penerimaan negara dan kondisi ekonomi rakyat. Sebuah tugas yang, dalam praktiknya, sering kali lebih rumit daripada sekadar menghitung angka di atas kertas.
Untuk saat ini masyarakat bisa sedikit lega karena pajak baru belum akan datang dalam waktu dekat. Meski demikian, seperti kata pepatah fiskal tak tertulis: jika ekonomi membaik, kemungkinan kebijakan baru pun ikut “membaik” menyusul.*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
