“Dengan komitmen bersama, kita bisa memastikan semua anak mendapatkan pendidikan bermutu,” katanya, sebuah pernyataan optimistis yang tentu menunggu pembuktian di lapangan.
Data pemerintah mencatat lebih dari 170 ribu murid penyandang disabilitas saat ini bersekolah di sekolah umum. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan indikator bahwa kebutuhan layanan inklusif bukan lagi pilihan, tapi keharusan.
Sayangnya, jumlah guru dengan kompetensi khusus belum sebanding. Di sinilah program pelatihan ini diharapkan menjadi “pabrik” pencetak GPK baru meski dengan kapasitas yang masih terbatas.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa pelatihan tingkat mahir ini merupakan lanjutan dari program sebelumnya. Peserta yang lolos tidak hanya belajar teori, tetapi juga harus menjalani magang selama 10 hari.
Setelah itu, mereka akan mendapatkan sertifikasi sebagai Guru Pendidikan Khusus dan ditempatkan di Unit Layanan Disabilitas.
“Program ini terbuka bagi guru yang memenuhi syarat. Setelah pelatihan, peserta akan menjalani praktik lapangan,” ujarnya.
Pemerintah juga menetapkan rasio pendampingan sebagai acuan. Misalnya, jika terdapat lebih dari 40 murid berkebutuhan khusus di satu sekolah, maka idealnya didampingi dengan rasio satu guru untuk 15 murid.
Di akhir pernyataannya, Abdul Mu’ti mengajak seluruh pihak untuk bergotong royong mendukung pendidikan inklusif. Sebuah ajakan yang terdengar klasik, namun tetap relevan karena tanpa kolaborasi, program ini berisiko menjadi sekadar jargon kebijakan.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
