LOCUSonline, GARUT – Di tengah hiruk-pikuk birokrasi yang sering kali lebih sibuk bekerja daripada bercerita, Wakil Bupati Garut, Luthfianisa Putri Karlina, mengingatkan satu hal penting, di era digital, kinerja tanpa publikasi bisa berujung pada spekulasi publik yang tak kalah kreatif dari komentar netizen.
Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat internal di depan Kantor Bupati Garut, Rabu (22/4/2026). Dalam keterangannya kepada awak media, ia menyoroti masih minimnya pemanfaatan media sosial oleh instansi pemerintah daerah sebagai sarana komunikasi publik.
Menurutnya, kekosongan informasi sering kali diisi oleh asumsi masyarakat. “Ketika pemerintah tidak aktif menyampaikan informasi, masyarakat akan membentuk persepsinya sendiri. Ini yang harus kita hindari,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa media sosial bukan sekadar etalase formalitas, melainkan ruang interaksi yang menuntut respons cepat dan transparan. Aktivitas seperti membalas komentar, memberikan klarifikasi, hingga menjelaskan isu yang berkembang dinilai sebagai bagian dari tanggung jawab komunikasi publik.
Menariknya, dorongan ini tidak hanya ditujukan kepada kepala daerah, tetapi juga kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan kata lain, birokrasi diharapkan tidak lagi beroperasi dalam mode “sunyi senyap”, melainkan mulai terbiasa dengan ritme komunikasi dua arah ala dunia digital.
Di sisi lain, Wabup juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah saat ini masih berfokus menyelesaikan pekerjaan yang sedang berjalan. Agenda jangka menengah, termasuk rencana kegiatan pada bulan Juli, disebut belum menjadi prioritas utama. “Kami ingin memastikan pekerjaan yang ada saat ini benar-benar tuntas sebelum membahas agenda berikutnya,” katanya.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
