LOCUSonline, JAKARTA – Upaya reformasi hukum kembali menemukan momentumnya atau setidaknya formulirnya. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menggelar kegiatan Coaching Clinic Pengisian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 di aula kementerian, Senin (20/4/2026), sebagai bagian dari strategi meningkatkan kualitas penilaian reformasi hukum.
Kepala Biro SDM, Hukum, dan Organisasi, Achmad Fahrurazi, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya pemahaman teknis dalam pengisian IRH agar capaian kinerja dapat diraih secara optimal.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh unit kerja semakin memahami substansi dan teknis pengisian IRH, sehingga target kinerja dapat terpenuhi secara akuntabel,” ujarnya.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa dalam era birokrasi modern, reformasi hukum tidak hanya soal perubahan sistem, tetapi juga tentang bagaimana mengisi kolom dengan benar dan tepat waktu.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari Ahmad Haris Junaidi yang menjelaskan mekanisme penilaian IRH tahun 2026. Proses tersebut mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga tindak lanjut sebuah siklus yang terdengar sistematis, meski kerap berakhir pada satu pertanyaan klasik: sudahkah datanya lengkap?
Ahmad menegaskan bahwa keberhasilan penilaian sangat bergantung pada komitmen dan koordinasi antarunit kerja dalam menyiapkan data dukung yang valid.
“Ketepatan waktu dan konsistensi dalam mengikuti pedoman menjadi kunci dalam proses ini,” katanya.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
