Jika dihitung secara maksimal, total pendapatan dari dua kanal tersebut bisa mencapai angka fantastis hingga Rp72 miliar per tahun. Angka ini tentu belum termasuk monetisasi dari platform lain seperti Facebook, Instagram, dan TikTok yang juga aktif digunakan untuk mendokumentasikan aktivitasnya.
Fenomena ini menegaskan satu hal bahwa di era digital, algoritma bisa jadi lebih loyal daripada struktur penggajian negara.
Dalam perjalanan kariernya, Dedi Mulyadi bukanlah sosok yang muncul tiba-tiba dari layar. Ia memulai langkah dari aktivis HMI saat menempuh pendidikan di STH Purnawarman, sempat merasakan dunia kerja melalui program magang di pabrik, hingga akhirnya meniti karier politik melalui Partai Golkar.
“Banyak yang tidak tahu saya pernah magang di pabrik,” ujar Dedi dalam salah satu konten di kanal pribadinya yang ironisnya, mungkin menghasilkan lebih banyak daripada gaji magang itu sendiri.
Karier politiknya kemudian berkembang dari anggota DPRD Purwakarta, Wakil Bupati, hingga dua periode menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Setelah sempat duduk di DPR RI, kini ia menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.
Di tengah sorotan publik, kombinasi antara jabatan publik dan popularitas digital ini menjadi potret baru pejabat era modern yang bekerja di kantor pada siang hari, dan “bekerja” lebih keras di layar pada malam hari.*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
