LOCUSonline, YOGYAKARTA – Di tengah kompleksitas industri energi yang kerap berjalan di antara “strategi bisnis” dan “potensi perkara hukum”, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada kembali menggandeng PT Pertamina (Persero) untuk membuka Program Mini Magister Hukum Pertamina 2026. Program ini tampaknya ingin memastikan satu hal sederhana dimana keputusan bisnis tidak hanya menguntungkan, tetapi juga tidak berujung pada konsekuensi hukum.
Melansir berita hukumonline.com. Dekan FH UGM, Dahliana Hasan, mengingatkan bahwa program ini bukan sekadar “kelas santai sambil diskusi hukum”, melainkan paket pembelajaran padat yang menuntut komitmen penuh dari peserta. Materi yang disusun, kata dia, tidak hanya berhenti di teori, tetapi diarahkan untuk menjawab persoalan nyata di lapangan, tempat di mana hukum sering kali diuji oleh praktik.
“Substansi program ini cukup padat dan dirancang agar bisa langsung diterapkan. Harapannya bukan hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga memperkuat sinergi antara akademik dan industri,” ujarnya.
Dengan kata lain, peserta tidak hanya diajak memahami hukum sebagai teks, tetapi juga sebagai “alat bertahan hidup” di dunia bisnis yang penuh risiko regulasi.
Senada dengan itu, Senior Vice President Pertamina Corporate University, Robby Rafid, menegaskan bahwa di tengah sorotan terhadap tata kelola BUMN, Pertamina tidak bisa hanya fokus pada kinerja bisnis semata. Akuntabilitas publik kini menjadi “mata kedua” yang terus mengawasi setiap kebijakan.
“Iindustri energi memiliki kompleksitas tinggi, baik dari sisi regulasi maupun tata kelola. Karena itu, setiap keputusan strategis harus mempertimbangkan aspek kepatuhan hukum dan prinsip good corporate governance,” tegasnya.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
