Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan bahwa harga BBM subsidi akan dijaga tetap stabil hingga akhir 2026. Kebijakan ini bertujuan melindungi daya beli masyarakat.
Namun, menurut Fahmi, pendekatan berbasis waktu ini menyimpan risiko.
“Kalau harga minyak dunia melonjak drastis, misalnya hingga 200 dolar per barel, apakah pemerintah masih bisa menahan harga BBM subsidi?” ujarnya.
Pertanyaan ini menjadi penting, mengingat konflik global bersifat tidak terprediksi. Dalam bahasa sederhana janji stabilitas bisa saja berubah menjadi kejutan kebijakan.
Fahmi juga menyoroti potensi masalah komunikasi publik. Jika pemerintah berjanji tidak menaikkan harga BBM hingga akhir tahun, tetapi kemudian terpaksa menaikkan di tengah jalan, hal ini dapat menimbulkan kekecewaan.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai risiko “PHP kebijakan” harapan yang dibangun, lalu harus direvisi karena realitas global.
Sebagai alternatif, Fahmi mengusulkan agar pemerintah menggunakan indikator objektif, seperti harga minyak dunia, sebagai dasar kebijakan. Misalnya, jika harga menembus ambang tertentu, maka penyesuaian harga BBM menjadi langkah yang logis.
Pendekatan ini dinilai lebih transparan dan realistis dibanding sekadar menetapkan batas waktu.
Wacana impor minyak Rusia mencerminkan dilema klasik kebijakan energi: antara menjaga stabilitas dalam negeri dan menghadapi tekanan global yang sulit dikendalikan.
Di satu sisi, pemerintah berupaya memastikan pasokan tetap aman. Di sisi lain, harga minyak dunia tetap menjadi variabel yang tidak bisa dinegosiasikan.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
